Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia memiliki serangkaian opsi stimulus yang tersedia untuk menopang perekonomian jika kondisi global memburuk.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah siap untuk meningkatkan belanja serta mengaktifkan kembali langkah-langkah yang digunakan selama krisis keuangan global jika pertumbuhan domestik membutuhkan dorongan.
“Pemerintah bisa memperlebar defisit anggaran dan memberikan keringanan pajak,” ujar Menkeu dalam sebuah wawancara di Jakarta, sebagaimana diwartakan Bloomberg, Selasa (27/8/2019).
“Kita tidak menghadapi resesi tetapi kita menghadapi tekanan eksternal. Kita memiliki ruang, ruang fiskal dan moneter untuk melakukan lebih banyak,” tuturnya. Bank Indonesia (BI), tambah Menkeu, masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut.
Pemerintah sudah berencana untuk meningkatkan belanja ke level rekornya tahun depan, sementara BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak dua kali guna menjaga perekonomian.
Pemerintah memperkirakan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh 5,2 persen tahun ini. Oleh BI, angka ini mungkin dinilai sedikit terlalu optimistis karena kekhawatiran global telah meningkat.
Selain perang dagang Amerika Serikat-China dan kekhawatiran mengenai kemungkinan AS akan mengarah ke resesi, pemerintah Jerman menyusun rencana darurat untuk menghadapi potensi krisis di negara berekonomi terbesar di Eropa ini.
Pergolakan politik di Hong Kong juga disebut-sebut sebagai titik kritis potensial bagi ekonomi global.
“Ini sekarang menjadi apa yang saya sebut tren, ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Semua orang berbicara tentang resesi. Kita harus memastikan bahwa kebijakan kita siap ketika melihat tantangan semacam ini,” papar Menkeu.
Pemerintah memproyeksikan PDB Indonesia akan mencatat pertumbuhan 5,3 persen tahun depan. Tapi, menurut Sri Mulyani, ada risiko "efek spillover" jika perang perdagangan meningkat. Meski konsumsi tetap sehat, ekspor telah turun "ke zona negatif”.
“Defisit anggaran diperkirakan akan berada di bawah 1,8 persen dari PDB tahun ini dan berikutnya – di dalam batas yang dimandatkan sebesar 3 persen. Ini berarti ada ruang yang cukup untuk stimulus lebih lanjut,” jelasnya.
“Faktor-faktor seperti pelemahan yang signifikan dalam nilai tukar mata uang atau volatilitas pasar saham dapat memicu respons darurat,” tambah Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan rasio utang Indonesia terhadap PDB secara keseluruhan yang sekitar 30 persen berada "jauh di bawah" level selama krisis keuangan global satu dekade lalu ataupun krisis keuangan Asia pada 1990-an.
Pemerintah juga mendorong reformasi pajak, yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada bulan Juli sebagai bagian dari paket untuk meningkatkan investasi asing dan mendukung perekonomian.
Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen. Sebagian dari tujuan langkah pemotongan pajak adalah untuk membantu Indonesia memikat perusahaan-perusahaan yang ingin pindah dari China di tengah perang dagang.
