Bisnis.com, JAKARTA PT Supreme Energy menanamkan investasi senilai US$1,4 Miliar untuk mengerjakan dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yakni Muara Laboh Unit 1 dan Rantau Dedap.
Adapun PLTP Muara Laboh Unit 1 berkapasitas 80 MW di Sumatera Barat dapat dipastikan beroperasi komersial atau commercial operating date (COD) pada akhir tahun ini dengan progress pengerjaan hingga saat ini mencapai 95 persen. Sementara progres pengerjaan PLTP Rantau Dedap 90 MW di Sumatera Selatan telah mencapai 45 persen dengan target beroperasi komersial pada Agustus 2020.
Vice President Relations and Safety Health Environment Supreme Energy Prijandaru Effendi mengatakan sebenarnya perseroan memiliki tiga proyek yang sedang dikerjakan. Selain, PLTP Muara Laboh Unit I dan Rantau Dedap, PLTP Rajabasa menjadi pembangkit ketiga yang sedang diupayakan realisasinya.
Hanya saja, hingga saat ini, Supreme Energy masih menanti perpanjangan effective date power purchase agreement (PPA) atau tanggal berlaku kontrak jual beli PLTP Rajabasa. Pasalnya, ada beberapa kendala yang dihadapi perseroan dalam mengembangkan pembangkit tersebut, salah satunya nilai keekonomian proyek yang mendapat nilai biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan sebesar 85 persen dari BPP lokal.
Meskipun masih mengalami kendala, dia meyakini proyek PLTP Rajabasa dapat terlaksana. "Belum ada kemajuan, jadi sekarang masih nunggu lampu hijau dari PLN lah," katanya, Rabu (14/7/2019).
Senior Manager Business Relation Supreme Energy Ismoyo Argo belum mampu menyebutkan berapa nilai investasi yang dikeluarkan untuk mengerjakan PLTP Rajabasa. Namun, dengan potensi 2x110 MW, dapat diperkirakan nilai investasi total bisa mencapai US$1 miliar apabila disesuaikan dengan nilai investasi US$5 juta untuk menghasilkan 1 MW listrik.
Baca Juga
Meskipun demikian, pengembangan PLTP Rajabasa perlu dilakukan eksplorasi terlebih dahulu untuk membuktikan besaran potensi tersebut. Pasalnya, dalam mengembangkan pembangkit panas bumi, eksplorasi menjadi tahapan cukup penting untuk memastikan potensi.
"Sekarang sedang menunggu. Kami memohon perpanjangan effective date PPA pada PLN biar setelahnya bisa kita eksplorasi dulu, setelah itu kita lihat hasil seperti apa," katanya.
Dia menjelaskan sebenarnya, effective date PPA Rajabasa habis pada 2018. Selama ini, pengembangan PLTP tersebut mengalami sejumlah kendala mulai dari izin kehutanan yang menyebabkan dua tahun keterlambatan pengembangan, masalah sosial di lapangan hingga berlanjut ke pengadilan, sampai adanya tsunami Selat Sunda.
"Kita hilang empat sampai lima tahun, itu baru perizinan, belum eksplorasi. Harapannya secepatnya karena Pak Menteri [Ignasius Jonan]sudah minta untuk mulai," katanya.
