Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan properti berbasis transportasi atau transit oriented development kini masih dikembangkan mayoritas oleh pengembang dari badan usaha milik negara dan anak usahanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berharap supaya ke depan lebih banyak pengembang swasta yang tertarik.
Saat ini, pemerintah daerah di Jabodetabek tengah menyiapkan hingga lebih dari 50 titik dan yang baru terbangun hanya sekitar 10 titik.
“Artinya, kesempatan untuk pengembang swasta ikut masuk mengembangkan TOD ini masih besar sekali,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat ditemui Bisnis, Rabu (7/8/2019).
Menurutnya, saat ini pengembangan TOD masih banyak dilakukan oleh BUMN itu bisa menjadi percontohan dan sebagai pemantik agar swasta tertarik ikut terjun membangun TOD.
“Swasta kan uangnya uang sendiri, harus mempelajari dulu potensinya seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana. Jadi, mereka tidak bisa serta merta turun investasi untuk membangun rumah vertikal TOD ini. BUMN bukan dominasi, tapi jadi trigger saja,” ungkapnya.
Baca Juga
Ke depan, kata Khalawi, jika pengembang swasta ada yang punya lahan yang tersedia, siap, dan layak dikembangkan, PUPR akan memberi dukungan penuh, terlebih karena peran swasta sangat penting dalam pengembangan properti.
“Perannya [swasta] penting sekali, jadi kan APBN pemerintah terbatas, makanya swasta harus ikut turun juga. Porsinya swasta di properti sudah 70% yang berperan bersama masyarakat. Kita harus dorong terus.”
