1. REVISI UU PPH : Objek Pajak Diperluas, Ini Dia Bocorannya
Selain tentang tarif, pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juga mencakup pembahasan mengenai perluasan obyek pajak yang nantinya akan menjadi lahan perburuan baru bagi otoritas pajak.
Dalam draf revisi UU PPh yang diterima Bisnis.com, jumlah obyek pajak penghasilan yang nantinya akan dipungut membengkak dari 19 menjadi 25 objek PPh. Baca selengkapnya di sini
2. Mana yang Lebih Mahal, Rumah Mewah di Kemang, Menteng atau Pondok Indah?
.jpg)
Relaksasi pajak hunian mewah lewat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019 mulai membawa angin segar pada pasar properti kelas atas atau berharga di atas Rp10 miliar.
Head of Content Lamudi Indonesia Novriyadi menyebutkan bahwa pada periode Juni—Juli 2019, tingkat pencarian rumah dengan harga di atas Rp10 miliar di kawasan elite mengalami peningkatan sekitar 2%—4%, baca selengkapnya di sini
3. Lobi-lobi Sarang Walet ala Mendag Enggartiasto Lukita
Indonesia diyakini dapat mencapai ekspor sarang burung walet ke China senilai US$1 miliar apabila kuota ekspor komoditas tersebut dinaikkan dari 150 ton menjadi 500 ton per tahun.
Untuk diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Beijing dan Shanghai, China pada 17—23 Juli 2019. Baca selengkapnya di sini
4. IBU KOTA DIPINDAH: Mana yang Lebih Banyak, Kontraktor di Kalteng atau Kaltim?
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi calon kuat sebagai lokasi pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Namun, seberapa banyak kontraktor di kedua provinsi itu yang mungkin terlibat dalam pembangunannya?
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional belum mengetahui kapan akan dilakukan peletakan batu pertama ibu kota baru. Baca selengkapnya di sini
5. DPR Tolak Traveloka dan Tokopedia Masuki Bisnis Perjalanan Umrah dan Haji
Kalangan DPR hampir serempak menolak keterlibatan dua unicorn, yakni Traveloka dan Tokopedia, di bisnis perjalanan umrah dan haji.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah lebih berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan membantu mereka dalam memanfaatkan perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Baca selengkapnya di sini
