Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan DPR hampir serempak menolak keterlibatan dua unicorn, yakni Traveloka dan Tokopedia, di bisnis perjalanan umrah dan haji.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah lebih berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan membantu mereka dalam memanfaatkan perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Politisi PKS itu mengatakan penyedia layanan travel haji dan umrah yang tidak punya kemampuan digital akan mati dengan sendirinya. Karena itulah pemerintah dituntut untuk memberdayakan UMKM yang ada, kata Sukamta, Selasa (23/7/2019).
Menurutnya, saat ini Pemerintah Arab Saudi tengah menggencarkan digitalisasi dalam pelayanan haji dan umrah. Oleh karenanya biro Haji dan umrah yang ada di Indonesia atau negara-negara lain harus bisa menyesuaikan.
"Kalau nanti ada seleksi lagi urusannya, tapi yang jelas dan paling penting masyarakat harus mendapatkan keuntungan besar tetapi jangan mematikan usaha yang sudah ada," kata Sukamta.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan Undang-undang belum memberikan ruang untuk perusahaan teknologi digital seperti Traveloka dan Tokopedia masuk ke dalam bisnis penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.
Baca Juga
Menurutnya, seharusnya semua bisnis perjalanan haji dan umrah di Indonesia merujuk pada aturan yang tertuang di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
"Di UU tidak ada nomenklatur yang memberi ruang kepada dua unicorn tersebut untuk masuk ke bisnis penyelenggaraan umrah," kata Umam.
Politisi Partai Demokrat ini pun menolak rencana keterlibatan unicorn seperti Traveloka dan Tokopedia dalam bisnis perjalanan umrah. Umam menilai rencana tersebut mengancam dan bisa menggulung keberadaan travel umrah yang telah dirintis puluhan tahun oleh masyarakat.
