Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ditjen Pajak Menindaklanjuti Data Hasil Pertukaran Informasi (AEoI)

Otoritas pajak mulai menindaklanjuti informasi rekening yang dihasilkan dari pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI).
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 18 Juli 2019  |  11:15 WIB
Dirjen Pajak Robert Pakpahan (dari kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan terkait progam sinergi pajak di Jakarta, Selasa (25/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Dirjen Pajak Robert Pakpahan (dari kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan terkait progam sinergi pajak di Jakarta, Selasa (25/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas pajak mulai menindaklanjuti informasi rekening yang dihasilkan dari pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan piloting di sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP). Artinya, pemerintah terus menindaklanjuti hasil pertukaran informasi keuangan.

"Sudah kami lakukan piloting [KPP]," kata Robert, Rabu (17/7/2019).

Seperti diketahui, Ditjen Pajak telah mendapatkan informasi –setidaknya yang terungkap ke publik– sebesar Rp1.300 triliun. Hanya saja, ribuan triliun data tersebut belum didistribusikan ke kantor-kantor pajak vertikal dengan alasan masih proses cleansing di Ditjen Pajak.

"Kita kerjakan, bukannya enggak dikerjakan, tapi setahun dengan ekstra hati-hati untuk filtering, cleansing, memastikan bahwa kalau kita tindaklanjuti itu sudah pegang data akurat kita matching," jelasnya.

Adapun untuk memperluas basis data pemerintah telah menerbitkan, surat edaran (SE) Nomor SE–14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Edaran itu mempertegas daftar sasaran ekstensifikasi yang ditetapkan merupakan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif tetapi belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Mekanisme penetapannya dilakukan berdasarkan skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dilakukan otoritas pajak.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah kemudian menetapkan empat WP yang menjadi sasaran ekstensifikasi. Pertama, orang pribadi. Kedua, wajib pajak warisan yang belum terbagi. Ketiga, wajib pajak badan. Keempat, bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ditjen pajak robert pakpahan aeoi
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top