Bisnis.com, LONDON--Pemerintah telah mendesain skema insentif dalam upaya meningkatkan daya tarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.
Hal ini terungkap dalam Forum Investasi Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 yang digelar, di Gedung Etc Venues Barbican, London, Selasa (2/7/2019) waktu setempat.
IIIF diadakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang diadakan KBRI London bekerja sama dengan IIPC London, Kantor Perwakilan Bank Indonesia London, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan infrastruktur merupakan prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan nasional.
Dalam lima tahun ke depan, Indonesia tetap akan fokus membangun infrastruktur yang akan berdampak langsung secara sosial dan ekonomi. Prioritas selanjutnya, ujarnya, adalah reformasi birokrasi.
Pemerintah akan berupaya memastikan birokrasi 'investment friendly' untuk menarik lebih banyak investasi.
Baca Juga
Indonesia mempunya potensi untuk menarik investasi di sektor ekonomi utama, seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, dan urban development. Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah pembebasan tanah. Namun saat ini regulasi pendukung telah dikeluarkan dan efektif diimplementasikan untuk mempermudah proses pembebasan tanah, sehingga mempercepat proses pembangunan infrastruktur.
Bambang menyebutkan, sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, Pemerintah menerbitkan instrument green finance seperti green sukuk sejak 2018, dan diperkuat dengan rencana penerbitan blue bond.
IIIF 2019 menghadirkan pembicara para pejabat tinggi dari kementerian/lembaga di Indonesia, pemerintah daerah dan BUMN, serta pembicara dari kalangan dunia usaha UK. Duta Besar RI Dr Rizal Sukma memberikan welcome speech, Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan Asean Richard Graham MP mewakili Pemerintah Inggris memberikan remarks.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan peluang investasi di Indonesia, peran bank sentral dalam mendukung pembiayaan infrastruktur.
Dia mengatakan, BI terus melakukan bauran kebijakan serta melakukan sinergi dengan Pemerintah dan OJK untuk mendukung tetap terjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk pengembangan empat sektor potensial investasi di Indonesia.
Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 19 dan 20 Juni lalu, memutuskan BI 7 day repo rate tetap di 6 persen dengan mempertahankan DF dan LF rate di 5.25 persen dan 6.75 persen. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga didukung oleh stabilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah dan stabil. Diperkirakan GDP 2019 akan berada di kisaran 5.0-5.4 persen dengan target inflasi tercapai di level 3.5 + 1 persen.
Gubernur BI, mengajak investor global untuk segera berinvestasi di Indonesia karena prospek ekonomi Indonesia yang sangat cerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global, kondusif untuk iklim investasi di Indonesia.
Dikatakannya terdapat empat sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu sektor manufaktur, pariwisata, perikanan, dan infrastruktur.
Peluang investasi di sektor manufaktur fokus pada tiga komoditas ekspor Indonesia, yaitu otomotif, tekstil, dan alas kaki. Peluang investasi untuk sektor pariwisata difokuskan pada pengembangan prioritas tujuan pengembangan dan branding pariwisata Indonesia (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Joglo Semar, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo dan Kepulauan Riau).
Sedangkan untuk sektor perikanan, peluang investasi terbuka khususnya di Indonesia Kawasan Timur untuk pengembangan budi daya dan industri pengolahan pendukungnya, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia.
Peluang investasi di sektor infrastruktur level nasional, mengacu kepada daftar proyek strategis nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdiri dari 223 proyek dan 3 program.
Untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur, BI terlibat dalam Strategi Nasional Pendalaman Pasar Keuangan sebagai implementasi reformasi struktural pada pembiayaan infrastruktur dan terus mengembangkan instrumen hedging di pasar valuta asing untuk meningkatkan pembiayaan inovatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
