Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan terus mewaspadai kemungkinan terjadinya pembengkakan subsidi elpiji 3 kilogram (kg), seiring pengalaman realisasi 2 tahun terakhir yang selalu membengkak dari pada kuota seharusnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa realisasi konsumsi elpiji tabung 3 kg selama 2015-2018 cenderung mendekati kuota, namun pada dua tahun terakhir sedikit melampaui kuota.
Kuota elpiji 3 kg bersubsidi pada 2017 ditetapkan 6,20 juta ton, realisasinya 6,31 juta ton. Begitupun pada 2018 juga mengalami kenaikan realisasi dari kuota 6,45 juta ton menjadi 6,53 juta ton.
"Kalau tabung elpiji 3 kg ini konsumsinya meningkat terus karena diperjualbelikan secara bebas. Konsumsi per tahun naik sekitar 5,5%," ujarnya di sela-sela Rapat Panja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6/2019).
Menurutnya, salah satu penyebab terjadinya pembengkakan tersebut karena distribusi tabung elpiji tersebut sangat terbuka, sehingga golongan masyarakat yang seharusnya tidak berhak menikmatinya, tetap bisa membeli.
"Bahkan kelompok 10% paling kaya itu pun masih bisa beli tabung elpiji 3 kg. Ini yang kadang-kadang kita sebut bocor artinya dinikmati bukan oleh yang berhak," jelasnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu, lanjutnya, langkah paling tepat untuk menekan potensi terjadinya pembengkakan adalah dengan membenahi mekanisme pendistribusian, dari terbuka menjadi tertutup, diiringi dengan upaya pengawasan dan pengendalian konsumsi oleh pemerintah pusat dan pemda.
Menurutnya sejumlah mekanisme pun telah diujicoba termasuk menggunakan sistem geometrik, e-voucher, dan uji coba oleh beberapa kementerian lembaga. "Teknologinya ada, bisa digunakan," ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya mentioned bahwa masih terdapat sejumlah tantangan lainnya dalam implementasi kebijakan subsidi elpiji tabung 3 kg tersebut selain persoalan distribusi dan ketidaktepatan sasaran tersebut.
Pertama, realisasi subsidi elpiji tabung 3 kg dipengaruhi ICP (Indonesian Crude Price) atau harga minyak mentah Indonesia, kurs Rupiah, dan perubahan parameter perhitungan subsidi, termasuk volume yang sejak 2008 terus meningkat. "Hal ini meningkatkan risiko keuangan negara," ujarnya.
Kedua, harga jual ecerannya tetap Rp4.250/kg sejak 2008. Hal ini juga meningkatkan risiko keuangan negara karena melebarnya selisih harga patokan (keekonomian) dan harga jual eceran, sebagai subsidi yang ditanggung pemerintah.
Tantangan berikutnya, 73% LPG dipasok dari impor. Hal ini meningkatkan risiko defisit neraca perdagangan.
