5 Berita Populer Ekonomi, Jawaban Sri Mulyani saat Ditanya DPR Soal Defisit BPJS Kesehatan dan Indonesia Rajai Pasar Ekspor Batu Bara

Kabar BPKP yang menyampaikan hasil audit terhadap BPJS Kesehatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat jadi berita terpopuler kanal Ekonomi Selasa (28/5/2019).
Oliv Grenisia | 28 Mei 2019 17:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Senin (20/5/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari

1. Jawaban Sri Mulyani saat Ditanya DPR soal BPJS Kesehatan Gagal Bayar Rp9,1 Triliun

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, menyampaikan hasil audit terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota DPR Komisi IX Saleh Partaonan Daulay merespons hasil audit itu khususnya soal penanganan gagal bayar BPJS Kesehatan. Baca selengkapnya di sini

2. Indonesia Rajai Pasar Ekspor Batu Bara

Indonesia diperkirakan masih merajai pasar ekspor batu bara dalam beberapa dekade ke depan, jauh di atas negara eksportir lainnya seperti Australia maupun Rusia.

Berdasarkan data dari IHS Markit, Indonesia diprediksi masih menjadi eksportir terbesar batu bara hingga 2050. Volumenya berpotensi tetap di atas 300 juta ton per tahun. Baca selengkapnya di sini

3. Defisit Rp9,1 Triliun, Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Manajemen dan Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan untuk berbenah memperbaiki sistem manajemen dan keuangan untuk meminimalkan defisit tahun anggaran 2018 sebesar Rp9,1 triliun yang akan diselesaikan pada 2019.

“Rekomendasi BPKP agar BPJS menjalankan 'action plan'-nya agar bisa kurangi Rp9,1 triliun ini, yang memang 'under control' dari BPJS Kesehatan,” kata Sri Mulyani, baca selengkapnya di sini

4. Batasan Rumah Bebas PPN Keluar, Pengembang Malah Ragu

Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan PMK No.81/PMK.03/2019 tentang batasan rumah umum, asrama mahasiswa, pondok boro, dan perumahan lainnya yang penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Aturan tersebut melanjutkan aturan sebelumnya, PMK No.113/PMK.03/2014 pembebasan diberlakukan kepada sembilan zona wilayah, dalam ketentuan yang baru, jumlah zona wilayahnya disederhanakan menjadi hanya lima wilayah. Baca selengkapnya di sini

5. Beli Rumah, Milenial Belum Punya Perencanaan Matang

Generasi milenial menjadi konsumen yang paling antusias membeli rumah dalam enam bulan ke depan, dengan preferensi hunian kisaran harga menengah dan dekat dengan transportasi umum.

Namun, generasi ini masih belum memiliki perencanaan yang matang dalam rencana membeli rumah. Baca selengkapnya di sini

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
berita populer

Editor : Surya Rianto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top