Proyek Ibu Kota Baru Harus Antisipasi Mafia Tanah

Pihaknya berharap kepastian hukum dalam proses akuisisi lahan nantinya tidak tersendat atau terjadi spekulan dan mafia tanah.
Putri Salsabila | 15 Mei 2019 14:53 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Berdasarkan riset OLX 2019 pencarian properti di Palangka Raya naik hingga 5 kali lipat sejak Presiden mengumumkan wacana pemindahan Ibu Kota. Meskipun demikian, Direktur  PT Metropolitan Land Tbk (Metland)  Wahyu Sulistyo mengatakan bahwa pihaknya masih belum berencana untuk ikut dalam pengembangan ibu kota baru itu.

"Sejauh ini kami belum berencana untuk ikut serta dalam pengembangan ibukota baru, ya tetapi jika ada peluang masuk kami tetap memiliki beberapa harapan kepada pemerintah," ujarnya saat dihubungi Bisnis Selasa (14/5/2019).

Wahyu menuturkan bahwa pihaknya berharap kepastian hukum dalam proses akuisisi lahan nantinya tidak tersendat atau terjadi spekulan dan mafia tanah. Wahyu menyatakan dalam proses akuisisi lahan dapat dilakukan dengan cara lelang pemerintah, sehinggga prosesnya lebih aman dan biayanya dapat lebih terukur.

Adapun Wahyu  berharap nantinya dalam proses perizinan pembangunan serta proyek dapat dilakukan dengan cepat dan lancar. Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah dapat memberikan insentif perpajakan yang masuk akal dan menguntungkan satu sama lain (win win solution).

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup