Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meluapkan kejengkelannya terhadap kinerja sejumlah lembaga negara. Terutama, yang terkait dengan perizinan investasi.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengaku jengkel melihat perizinan investasi yang masih rumit dan bertumpuk.
Menurutnya, ini terjadi di seluruh tingkatan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang melingkupi kementerian dan lembaga.
"Semua kementerian masih ruwet. Saya selalu sampaikan ini berulang kali," ujar Presiden saat menjadi pembicara dalam acara tersebut, Kamis (9/5/2019).
Padahal, kata dia, investasi dan ekspor dibutuhkan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Artinya, Indonesia butuh investasi yang berbasis ekspor dan menjadi substitusi impor.
Jika dua masalah utama ini selesai, Presiden yakin Indonesia bisa melaju menjadi negara berpenghasilan tinggi.
Baca Juga
Masalah rumitnya investasi ini menurutnya menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya Visi Indonesia 2045, yakni menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia.
Visi Indonesia 2045 ini merupakan pilar pembangunan menuju seabad kemerdekaan Indonesia. Pilar tersebut adalah pembangunan SDM dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
