Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo alias Jokowi meluapkan kejengkelannya atas tak kunjung selesainya agenda reformasi birokrasi di sektor perizinan.
Bahkan, Jokowi mengancam akan memangkas lembaga-lembaga yang tidak berkontribusi terhadap upaya reformasi birokrasi. Gemuknya jumlah lembaga di Indonesia diakuinya merupakan salah satu faktor masih panjang dan berbelitnya proses perizinan di Indonesia.
“Jengkel saya, enggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya layani sendiri. Lingkup provinsi sanggup layani sendiri, tapi ini lingkup negara besar, Ini negara besar, 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” kata Jokowi di Musrenbangnas 2019, RKP 2020, di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Jokowi pun mencontohkan perizinan untuk pembangkit listrik tenaga uap, angin, dan panas bumi yang membutuhkan setidaknya 259 izin. Dengan jumlah perizinan sebanyak ini, dia mengungkapkan investor harus mengalokasikan waktu hingga tiga tahun untuk menyelesaikan perizinan investasi di sektor ini.
“Sudah kita potong jadi 58 izin dari 259. Tapi jangan tepuk tangan, 58 itu juga kebanyakan juga. Apa apaan izin 58. Maksimal 5 cukup. Izin apa. Kita kurang listrik, ada investasi yang membangun listrik, kok ga bisa kita jemput dengan baik, kita eksekusi dengan baik,” tekannya.
Dengan nada lebih keras, Jokowi menyebutkan bahwa persoalan perizinan masih belum menunjukkan hasil signifikan mulai dari level kementerian hingga pemerintah daerah. Padahal, pada saat yang sama, Indonesia sangat membutuhkan genjotan pada investasi dan ekspor yang bergantung pada penyederhaan regulasi.
“Kalau itu yang datang investornya, sudah saudara-saudara sekalian tutup mata. Udah besok bangun. Izin berikan besok, suruh bangun. Gitu lho, itu baru bisa menyelesaikan. Ini kita berpuluh tahun belum bisa selesaikan gara-gara tadi dan kita tahu masalahnya itu. Ini niat atau gak niat. Mau atau gak mau. Hanya itu,” tekan Jokowi.
Meskipun sudah ada beberapa daerah yang menunjukkan perbaikan atas penyederhaan perizinannya, Jokowi mengakui sebagian besar pemerintah daerah masih belum berhasil mengatasi persoalan perizinan ini.
