Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VISI INDONESIA 2045: Indonesia Targetkan Jadi Ekonomi Terbesar Kelima

Di dalam visi Indonesia 2045 ini, pemerintah menetapkan target menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan nilai PDB mencapai US$7,3 triliun dan pendapatan per kapita mencapai US$25.000.
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) memberikan sambutan sebelum acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) memberikan sambutan sebelum acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meresmikan visi Indonesia 2045 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada hari ini, Kamis (09/05/2019).

Di dalam visi Indonesia 2045 ini, pemerintah menetapkan target menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan nilai PDB mencapai US$7,3 triliun dan pendapatan per kapita mencapai US$25.000.

"Sehingga dengan demikian kita bisa keluar dari middle income trap," tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kamis (09/05/2019). Namun, hal ini membutuhkan upaya keras dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Bambang menambahkan, visi ini dapat dicapai dengan empat pilar pembangunan. Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan dan keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Presiden RI Joko Widodo menambahkan, visi misi 2045 ini bisa dicapai selama Indonesia mau memperbaiki tiga hal. Pertama, pemerataan infrastruktur. "Tanpa ini jangan harap bisa masuk ke 5 atau 4 negara ekonomi terbesar di dunia," tegas Presiden.

Kedua, penyelesaian reformasi struktural. Presiden melihat pentingnya melakukan penyederhanaan perizinan dan kelembagaan. Menurutnya, langkah ini akan segera dimulai.

"Lembaga tidak memberikan kontribusi real kepada negara, saya hapus, saya tutup. Banyak-banyakin anggaran dan biaya," ujar Presiden.

Ketiga, masalah pembangunan sumber daya manusia. Jokowi merasa prihatin 51 persen tenaga kerja Indonesia masih lulusan Sekolah Dasar (SD).

Oleh karena itu, dia mendorong kementerian hingga pemerintah daerah untuk terus mengenjot fasilitas dan akses pendidikan. "Upscaling atau rescaling ini yang harus kita lakukan besar-besaran," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Editor : Tegar Arief
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper