PERIKANAN : Eropa Minta RI Susun Penanganan Residu Antibiotik

Dewan Kesehatan dan Keamanan Pangan Uni Eropa (DG Sante) meminta Indonesia untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan monitoring residu pada komoditas perikanan yang diekspor ke Benua Biru tersebut.
Juli Etha Ramaida Manalu
Juli Etha Ramaida Manalu - Bisnis.com 08 April 2019  |  09:26 WIB
PERIKANAN : Eropa Minta RI Susun Penanganan Residu Antibiotik
Petambak memanen kepiting soka hasil budi daya keramba apung di desa Cot Lam Keueh, kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Rabu (23/1/2019). - ANTARA/Ampelsa

Bisnis.com, JAKARTA- Dewan Kesehatan dan Keamanan Pangan Uni Eropa (DG Sante) meminta Indonesia untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan monitoring residu pada komoditas perikanan yang diekspor ke Benua Biru tersebut.

Permintaan ini merupakan hasil dari audit tahunan terbaru yang dilaksanakan oleh DG Sante pada kuartal akhir di tahun lalu.

“Minggu kemarin baru mendapat surat resmi [dari DG Sante]. Itu [temuan] ketidaksesuaian ada 2, kalau dulu kan banyak,” jelas Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian  Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Sumiyanto kepada Bisnis, baru-baru ini.

Menurut Widodo, catatan ini merupakan hal yang ringan lantaran pada dasarnya Indonesia telah melakukan praktik-praktik penanganan terhadap komoditas perikanan yang diketahui mengandung residu antibiotik.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah menyusunnya menjadi SOP tertulis untuk disampaikan kepada pihak DG Sante.

“Kemarin kan ada yang positif [terdapat residu antibotik], tidak terlacak positif itu diapakan. Kalau positif kan ada investigasi, ada tindak lanjut. Belum ada SOP nya, sekarang sudah kita siapkan,” ujarnya.

Selain terkait penanganan produk dengan sisa residu antibiotik, DG Sante juga meminta agar seluruh produk yang diekspor ke wilayah tersebut benar-benar telah memenuhi ketentuan berlaku yang dibuktikan melalui adanya sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

“Yang satunya adalah jumlah antara tambak tambak CBIB sama produk yang diekspor ke Uni Eropa itu belum nyekrup,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memang telah mendorong agar petambak-petambak dengan orientasi ekpor bisa mendapatkan sertifkasi CBIB. Namun, hingga kini belum semua petambak mendapatkan sertiikasi tersebut.

Pada kesempatan terpisah Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan Slamet Soebjakto menyebutkan pihaknya saat ini tengah menerapkan mengubah metode sertifikasi terhadap tambak-tambak, khususnya untuk udang yang memang menjadi salah satu produk perikanan unggulan untuk  komoditas ekspor.

“Kita balik, eksportirnya ekspor ke mana saa, terus mereka ambl dari tambak mana saja, itulah yang kita langsung akan lakukan sertifikasi,” ujar Slamet kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal ini dialakukan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran. Pasalnya, saat ini, sejumlah tambak yang telah tersertifikasi ternyata tidak memproduksi udang untuk kebutuhan ekspor sementara itu, di sisi lain masih ada tambak dengan orientasi ekspor yang belum tersertifikasi.

Sebelumnya, Indonesia menargetkan untuk bisa meraih zero temuan dalam inspeksi DG Sante kali ini setelahdalam inspeksi pada 2013 lalu mendapatkan catatan terkait jaminan mutu dan kualitas untuk produk perikanan budidaya sementara di 2017 terdapat sejumlah catatan untuk produk perikanan tangkap.

Seperti diketahui, Eropa menjadi salah satu pasar ekspor ikan utama Indonesia.

Adapun sejumlah komoditas ekspor perikanan unggulan ke negara tersebut antara lain udang, tuna, rajungan-kepiting, dan cumi-sotong-gurita.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perikanan

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top