Bisnis.com, MALANG — Lima agenda pokok menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah ke depan untuk penguatan perekonomian nasional.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Ahmad Erani Yustika mengatakan lima agenda pokok ekonomi tersebut, yakni mutu manusia, transformasi ekonomi, keadilan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan relasi yang padu antara pemerintah pusat-daerah.
“Semua itu perlu dilakukan untuk pendalaman ekonomi nasional, mengembangkan pencapaian ekonomi sebelumnya,” kata Erani yang juga Guru Besar FE dan Bisnis Universitas Brawijaya pada Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (13/3/2019).
Pelaku ekonomi ke depan perlu perlu memiliki inovasi, penguasaan terhadap informasi, terutama pada teknologi informasi. Oleh karena itulah, diperlukan SDM yang tinggi untuk menguasai masalah-masalah tersebut.
Pemerintah, kata dia, sudah mengarahkan segala daya pada upaya penguatan SDM masyarakat, terutama di 2019. Pemerintah melakukan investasi yang tidak kecil pada penguatan dan peningkatan SDM.
Terkait dengan investasi pada peningkatan SDM, kata dia, terutama pada kesehatan dan pendidikan. Pada kesehatan, pemerintah melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas dan sarana kesehatan, program air bersih, dan perbaikan gizi.
Adapun di sektor pendidikan, seperti pada penguatan pendidikan vokasi serta mentautkan sektor swasta dan pemerintah dalam pemberian keterampilan pada angkatan kerja atau SDM nasional.
“IPM (Indeks Pembangunan Nasional) kita memang sudah termasuk di level tinggi, di atas 70, namun pemerintah menginginkan levelnya lebih tinggi, yakni 80,” katanya.
SDM yang andal tersebut, ujar dia, terkait dengan transformasi ekonomi. Intinya, ekonomi harus mempunyai nilai tambah dengan menggerakkan industri pengolahan. Dengan berkembangnya industri pengolahan, terutama yang berorientasi ekspor, maka akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan. Industri pengolahan juga positif dalam penyerapan tenaga kerja yang banyak.
“Dampak lainnya, nilai komoditas seperti pertanian dan perkebunan maupun batu bara dan tambang lainnya juga akan naik karena tidak dijual dalam bahan mentah, melainkan telah diolah sehingga dampaknya akan semakin menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Untuk mendatangkan investor di sektor manufaktur atau industri pengolahan, dia meyakinkan, pemerintah telah mengantisipasinya dengan pembangunan infrastruktur, efisiensi logistic, perbaikan perizinan, dan peningkatan kemampuan SDM.
“Masalah upah yang terus naik setiap tahun lewat skema UMK, tentu tidak akan menjadi masalah karena investor dapat mengalihkan biaya-biaya yang menjadikan tidak efisien ke biaya upah,” ujarnya.
Terkait dengan keadilan pembangunan, intinya pemerintah perlu memberikan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang banyak menikmati “kue” pembangunan. Pada aspek lingkungan, perlu keseimbangan antara kelestarian ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Investor akan mendukung program tersebut karena bagaimanapun mereka tidak akan suka jika lingkungan rusak.
“Terakhir, perlunya lebih harmonis, adanya relasi yang padu, antara pemerintah pusat-daerah,” katanya.
