Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM). Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan pemberian fasilitasi oleh Kemenperin terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang menjalankan usaha ekonomi produktif (UEP) maupun kelompok usaha bersama (KUBE).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan pihaknya dapat mengakselerasi pertumbuhan jumlah IKM dengan memasukkan produk-produk UEP mauun KUBE hasil PKH ke dalam pasr digital. Menurutnya, salah satu usaha yang akan dilakukan kemneterian dalam kerja sama ini adalah edukasi dan pembinaan IKM untuk masuk ke dalam pasar digital melalui program e-Smart IKM.
"Dengan e-Smart IKM, volume [penjualan] bisa ditingkatkan. [Selain itu,] e-Smart IKM juga sudah punya kerja sama dengan perbankan," ujarnya, Jumat (8/3/2019).
Airlangga menambahkan secara umum kementerian menargetkan jumlah IKM dapat tumbuh sebanyak 3.000 unit. Adapun, lanjutnya, 5.945 unit IKMtelah mengikuti program e-SMart IKM dan mebukukan transaksi lebih dari 1,3 miliar pada akhir tahun lalu.
Selain itu, Airalngga berujar kementerian akan membantu para PKM-PKH tersebut untuk mendapatkan fasilitas pengemasan yang lebih baik. "[Akan] kami jaga [usaha para PKM-PKH] sampai bankable sehingga layak mendapatkan KUR [Kredit Usaha Rakyat]," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan ada sekitar 400.000 graduasi KPM-PKH yang akan mengikuti program tersebut. Seperti diketahui, graduasi adalah sebutan bagi kelompok atau individu yang sudah menuntaskan komponen PKH.
Direktur Jenderal Perlindunga dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menjelaskan peserta yang akan mengikuti program edukasi dan binaan oleh Kemenperin tersebut adalah KPM-PKH yang telah graduasi dengan cara membangun usaha melalui UEP maupun KUBE. Kementerian, ujarnya, akan segera memberikan data rinci mengenai peserta program kerja sama tersebut kepada Kemenperin.
Harry berharap kerja sama ini dapat membantu para UEP dan KUBE hasil KPM-PKH berkembang pesat dengan pembinaan untuk asuk ke pasar digital melalui perusahaan e-commerce. Kementerian, lanjutnya, telah menyesuaikan anggota program dengan daerah prioritas IKM Kemenperin seperti Semarang dan Sukabumi.
Dari komposisi sektor lapangan usaha, Harry melihat IKM hasil KPM-PKH mayoritas menggeluti industri makanan dan minuman atau sebesar 40%. Sementara itu, 30% IKM menggeluti usaha kerajinan dengan bahan baku daur ulang.
Pihaknya, sambungnya, akan memprioritaskan UEP dan KUBE hasil PKH untuk mendapatkan fasilitas pengemasan, pelatihan, dan pengembangan produk yang lebih baik di daerah prioritas Kemenperin. Setelah itu, ujarnya, Kemenperin akan merkomendasikan UEP maupun KUBE PKH kepada perbankan atau lembaga permodalan untuk mendapatkan fasilitas permodalan.
"Kalau ada sinergi dengan Kemenperin, saya kira bisa ada tambahan modal [bagi UEP dan KUBE hasil PKH] dari PT PNM [Permodalan Nasional Madani (Persero)] atau KUR," paparnya.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyalurkan KUR mencapai Rp140 triliun. Angka tersebut naik dari penyaluran tahun lalu yang mencapai Rp120 triliun atau setara dengan 97,2% dari target Rp123,8 triliun.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun ini menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 60% dari total. Angka ini meningkat dari tahun lalu yang dipatok 50%. Secara kumulatif, KUR yang telah disalurkan sejak 2015 hingga akhir Januari 2019 senilai Rp342,1 triliun, yang telah diberikan kepada 14,2 juta debitur
Harry mengutarakan telah ada pembicaraan antara Kemensos, Kemenperin, dan Kementerian BUMN mengenai inisiasi tersebut. Dengan kerja sama antara Kemensos dan Kemenperin, menurutnya, level usaha UEP dan KUBE hasil PKH akan naik satu tingkat. Dengan kata lain, usaha para alumni PKH lolos standar pendanaan perbankan.
