Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bantuan perumahan sempat rusak sebelum ditinggali oleh penghuninya, sehingga pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan masalah kepenghunian rumah bantuan tersebut.
“Pemda yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah harusnya juga fokus pada kepenghunian rumah juga. Jangan sampai bantuan perumahan sudah dibangun tapi malah dibiarkan tidak berpenghuni,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (7/3/2019).
Menurut Khalawi, saat ini banyak Kepala Daerah yang mengajukan proposal pengajuan permohonan bantuan perumahan bagi masyarakat di daerahnya. Meskipun demikian, pihaknya tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut, namun perlu di cek kelengkapan administrasi dan kesiapan di lapangan.
Ke depan, imbuh Khalawi, Kementerian PUPR juga akan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan mengenai bangunan perumahan yang selama ini telah dibangun dengan menggunakan dana APBN. Jika ternyata di lapangan ditemukan ada bangunan perumahan yang telah dibangun belum berpenghuni, maka pihaknya akan menghubungi pihak Pemda setempat untuk segera melakukan penghunian.
“Masih banyak daerah lain yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Jangan sampai ada bangunan rumah yang tidak berpenghuni lagi. Kalau mau mengajukan proposal pembangunan rumah, maka bangunan yang lama harus dimanfaatkan terlebih dulu,” katanya.
Terkait dengan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR sesuai dengan amanah dari Presiden Joko Widodo akan terus membangun infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat di kawasan perbatasan.
Baca Juga
Pasalnya, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara Malaysia juga memiliki potensi wisata serta kawasan pantai yang bagus jika di kelola dengan baik.
Selain membangun infrastruktur untuk Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Kabupaten Nunukan, Kementerian PUPR juga mendorong agar pembangunan perumahan untuk masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui Program Satu Juta Rumah.
Tak hanya pembangunan rumah khusus untuk para petugas di perbatasan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan juga menyalurkan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan.
