Usulan KEK Pulau Baai akan Diajukan Semester II/2019

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Pelindo II (Persero) berencana mengajukan proposal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai di Bengkulu kepada Dewan Nasional KEK pada semester II/2019 setelah melengkapi persyaratan administratif.
 
Direktur Operasi Pelindo II Prasetyadi mengatakan rencana induk Pelabuhan Pulau Baai, termasuk rencana pengembangan fasilitas daratan tahap jangka panjang, sudah disetujui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
 
Perseroan kini terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu secara intensif. Sebagai bagian proses pengusulan kepada Dewan Nasional KEK, perseroan akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Bumi Rafflesia pada Senin (4/3/2019), bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan investor. 
 
Setelah itu, Pelindo II selaku pengusul akan melengkapi persyaratan administrasi, seperti studi kelayakan, rencana bisnis, masterplan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
 
"[Pengajuan usulan] Paling lambat semester II/2019. Studi butuh waktu, Amdal juga, paling tidak 3-4 bulan, belum lagi izin ke KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]," paparnya, seusai diskusi bertema "KEK Pulau Baai Bengkulu sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatra", Jumat (1/3).
 
Prasetyadi mengemukakan lokasi calon KEK Pulau Baai unggul karena berada tepat di belakang pelabuhan. Kondisi ini berbeda dengan KEK Sei Mangkei dan KEK Palu yang berjarak dengan pelabuhan.
 
Mengenai kegiatan utama, KEK Pulau Baai dengan luas 408 hektare (ha) akan diarahkan untuk aktivitas penghiliran komoditas andalan Bengkulu, seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. Selama ini, tuturnya, komoditas Bengkulu dibawa ke Pelabuhan Panjang, di Lampung, kemudian diolah dan dikapalkan ke luar negeri melalui pelabuhan itu sehingga dicatat sebagai ekspor Provinsi Lampung. 
 
Dari sisi infrastruktur pelabuhan, Pelindo II menyatakan siap karena saat ini sedang melakukan pengembangan dermaga curah kering, dermaga curah cair, dan terminal peti kemas, serta digitalisasi. Fasilitas pembangkit listrik berkapasitas 2x100 megawatt juga tengah dibangun.
 
Pelindo merancang klasterisasi di dalam KEK. Kawasan akan dibagi menjadi zona inti 1 (industri pengolahan hasil tambang dan agroindustri), zona inti 2 (packaging, pergudangan, freight forwarding), dan zona industri pendukung vital (PLTU, industri pengolahan air, pengolahan bahan bakar, pengolahan air limbah, pengolahan sampah).
 
"Tapi, ini perlu peran Pemprov lain dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) karena KEK ini tidak berarti kalau tidak ada isinya," ujar Prasetyadi.
 
Pelindo II juga berharap Pemda tidak mempersulit perizinan yang diajukan calon investor sehingga pelaku usaha tertarik masuk ke KEK. 
 
Pelindo II menyiapkan dana Rp500 miliar untuk pengembangan tahap awal KEK. BUMN operator pelabuhan itu sejauh ini belum memutuskan menggandeng pihak lain untuk membangun kawasan. Kendati demikian, perseroan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan investor lain.
 
Dia melanjutkan prospek KEK juga cerah sejalan dengan rencana kereta api trase Kota Padang-Pulau Baai sebagai kelanjutan trase Muara Enim-Kota Padang. Keberadaan moda transportasi itu akan menghubungkan Bengkulu dengan Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Lampung, termasuk mengalirkan komoditas asal tiga provinsi itu ke Pulau Baai.
 
Selain itu, instalasi karantina hewan akan dibangun di atas lahan 223,3 ha yang di dalamnya terdapat antara lain fasilitas disinfeksi dan timbangan mobil serta area kandang isolasi. Keberadaan instalasi karantina ini dapat menjadikan Pulau Baai sebagai salah satu pintu keluar dan masuk ternak dari dan ke Indonesia.