Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat terus mendorong komitmen masyarakat jasa konstruksi melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
Kementerian PUPR juga mendorong komitmen untuk memperbanyak jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat ahli K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) melalui program sertifikasi. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.
Dirjen Bina Konstruksi Syarief Burhanuddin mengatakan Kementerian PUPR terus melakukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan konstruksi.
Dalam mengerjakan semua tahapan pembangunan infrastruktur, dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaraan suatu bangunan konstruksi telah memperhitungkan dan melaksanakan aspek keselamatan.
Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin menyebutkan untuk meningkatkan jumlah ahli K3 diselenggarakan sertifikasi Ahli K3 yang diikuti tenaga kerja konstruksi level direksi dan manajerial BUMN di bidang konstruksi.
“Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk selalu mengingatkan penyedia jasa tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (19/2/2019).
Baca Juga
Sertifikasi Ahli K3 Batch V diikuti 67peserta, terdiri dari 22 orang setingkat Direksi dan 45 orang setingkat manajer dari beberapa BUMN yakni PT. Perumnas 14 orang, PT. PP 18 orang, dan PT. Waskita Karya 16 orang, PT. Adhi Karya 4 orang, PT. Bina Karya 5 orang, PT. Wijaya Karya 6 orang, dan PT. Nindya Karya 6 orang.
Sebelumnya pada Batch I-IV kegiatan sertifikasi ahli K3 telah diikuti 283 peserta. Terkait upaya mencapai zero accident pada proyek konstruksi, Pemerintah pada Januari 2018 telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2).
Komite K2 bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pentingnya keselamatan konstruksi dalam membangun dan menjaga kredibilitas baik sebagai seorang engineer, pelaksana maupun penyedia jasa.
“Pemerintah terus meningkatkan kedisiplinan masyarakat jasa konstruksi melaksanakan ketentuan K3 Konstruksi." ujar Basuki.
