Polemik Impor Beras Meruncing

Pemerintah perlu segera membenahi silang sengkarut tata niaga dan manajemen pangan utama agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor beserta polemik yang mengiringinya dan mengakibatkan konsumen dan petani menjadi korban.
Tim Bisnis Indonesia | 19 September 2018 11:54 WIB
Data beras 2018. - Bisnis/Husin Parapat

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu segera membenahi silang sengkarut tata niaga dan manajemen pangan utama agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor beserta polemik yang mengiringinya dan mengakibatkan konsumen dan petani menjadi korban.

Tata niaga beras menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi  Rabu (19/9/2018).Berikut laporannya.

Bahkan, persoalan impor malah memicu pergesekan antarelite pemerintahan, seperti Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog, yang justru kontraproduktif terhadap soliditas kebijakan pemerintah. Hari ini, Bulog dijadwalkan menggelar jumpa pers.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan, persoalan yang terjadi di sektor perberasan nasional disebabkan oleh rusaknya sistem tata kelola dari hulu hingga hilir.

Di sektor hilir, menurutnya, konversi lahan terus terjadi secara masif lantaran insentif bagi para petani yang relatif kecil. Padahal, lanjutnya, sejak lama persoalan penurunan luasan lahan dan produktivitas pertanian telah menjadi fenomena yang tak terbendung.

“Sementara itu, di sektor hulu, pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog justru berlindung diri pada fakta rendahnya luasan lahan dan produktivitas pertanian,” katanya, Selasa (18/9/2018).

Dia pun melihat, perbedaan data pertanian antara Kementan dan Kemendag, terus terjadi secara berlarut-larut.

Di sisi lain, dia menyebutkan, fungsi Bulog sebagai gawang bufferstock gagal terwujud. Menurutnya, salah satunya kegagalan fungsi Bulog tersebut disebabkan oleh tidak tepatnya penetapan harga pokok penjualan (HPP) beras. Akhirnya, konsumen dan petani menjadi korban.

“Selain itu, isu pangan ini sangat seksi dari sisi politis. Sebanyak 34 juta rumah tangga bergantung di sektor pertanian. Akibatnya, di tengah karut marut persoalan itu, muncul ruang bagi pejabat terkait untuk mencari panggung dan berlagak sebagai juru selamat,” ujarnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah menciptakan peta jalan yang komprehensif di sektor pertanian. Peta jalan itu dapat terwujud apabila kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan sektor tersebut, kompak satu suara dalam menyelesaikan permasalahan.

Apabila tidak dilaksanakan, lanjutnya, permasalahan produktivitas pertanian yang rendah dengan solusi instan melakukan impor akan menjadi candu. Dalih pengendalian inflasi, menurutnya, hanya akan menjadi kebijakan berdampak semu yang terus berulang setiap tahunnya.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Sutarto Alimoeso menilai, pemerintah perlu memberikan insentif dan perbaikan sistem pertanian dan distribusi secara nasional. Dia mengklaim, upaya tersebut akan menjadi solusi paling tepat saat ini untuk menengahi polemik perberasan nasional.

“Revisi HPP menjadi yang paling tepat saat ini. Soalnya, harga yang ada sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan petani saat ini. Revisi itu perlu supaya ada ketertarikan lebih besar dari petani untuk terus menggarap lahannya dan tidak menjual lahannya,” katanya.

Seperti diketahui, sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015, HPP gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan Rp3.700/kg, dan gabah di tingkat penggilingan senilai Rp3.750/kg sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015. Sementara itu, gabah kering giling ditentukan seharga Rp4.600/kg dan gabah kering giling di Bulog dihargai Ro4.650/kg. Selanjutnya untuk beras di Bulog ditetapkan sebesar Rp7.300/kg.

KONFLIK MEMANAS

Sementara itu, polemik perberasan terutama impor beras terus memanas, setelah Kemendag mengakui adanya penerbitan izin impor sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini.

Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari dan Mei 2018, di mana masing-masing sebesar 500.000 ton. Sementara sisanya dikeluarkan pada Juli yang masa berlakunya habis pada Agustus. Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk tahap ketiga akhinya diperpanjang hingga September atas permintaan dari Bulog.

“Kami sudah buka izin impor yang waktu itu melalui permintaan rakor di Kemenko Perekonomian. Terserah Bulog mau manfaatkan izin itu atau tidak,” katanya, Selasa (18/9/2018).

Dia mengklaim, izin impor dikeluarkan setelah melalui rakor Kemenko Perekonomian sebanyak tiga kali. Masing-masing rakor dilakukan sebelum izin impor diterbitkan. Saat itu, selain dia, hadir pula Menteri Pertanian, Menko Perekonomian dan Bulog.

Berdasarkan datanya, stok cadangan beras pemerintah saat ini di Bulog sebanyak 2,2 juta ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 820.000 ton berasal dari pengadaan dalam negeri dan sisanya dari realisasi impor.

Dalam beberapa kesempatan, Enggar juga menjelaskan, kebijakan itu dikeluarkan lantaran adanya perkiraan kekurangan pasokan beras untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah antisipatif guna meredam gejolak harga beras yang ditakutkan berdampak pada laju inflasi nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengklaim stok beras yang saat ini dalam kondisi yang sangat ideal karena tahun ini Bulog mendapat pasokan yang berlimpah dari hasil penyerapan produksi dalam negeri dan penugasan pengadaan luar negeri atau impor.

“Stok yang dimiliki tersebut sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai akhir 2018 bahkan hingga awal 2019,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (18/9/2018).

Sebelumnya, Budi mengaku bahwa izin impor tahap ketiga diterbitkan saat dia belum menjabat sebagai orang nomor satu di Bulog. Lantaran ditunjuk sebagai pelaksana, lanjutnya, otoritasnya akhirnya menyerap beras impor tersebut.

Budi pun menyebutkan bahwa serapan beras dari petani masih cukup dan tidak membutuhakn impor lagi. Bahkan dia mengklaim saat ini gudang-gudang Bulog telah kebanjiran stok beras.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan beras impor yang telah tiba segera disalurkan ke gudang-gudang di divisi regional yang masih kosong. “Misalnya itu yang di Tanjung Priok segera kami oper ke Karawang atau di Tanjung Perak segera didistribusikan ke Lamongan,” katanya.

Tri mengatakan beberapa gudang di daerah masih dapat menampung beras yang akan masuk. Namun dia menegaskan gudang Perum Bulog yang di daerah saat ini dipersiapkan khusus untuk penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menyimpulkan penyaluran beras yang rendah menjadi biang keladi penuhnya gudang Perum Bulog.

“Memang kalau dari sisi penyaluran relatif rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena peran Bulog melalui Public Service Obligation sangat rendah. Antara Januari – Agustus penyaluran per bulan hanya 111.000 ton atau totalnya 888.000 ton,” katanya kepada Bisnis, Senin (18/9).

Menurutnya, di saat seperti ini, Perum Bulog harus bersikap kreatif untuk dapat menyalurkan berasnya. Pasalnya, BUMN pangan itu sudah kehilangan penugasan penyaluran beras sejahtera (rastra) 230.000 ton per bulan yang digantikan dengan Bantuan Pangan Non Tunai .

Selama Perum Bulog masih mengandalkan penugasan sebagai PSO untuk menyalurkan beras maka mereka akan tertinggal dengan pemain yang lain. “Ini masa transisi yang baik dimana Bulog harus merombak paradigma.”

Selain itu dia juga menentang keras upaya pemerintah yang berusaha menekan harga beras lewat operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog.

Petani, katanya, saat ini masih panen walaupun kecil dan sedang terjadi penurunan produksi akibat kekeringan maka biarkanlah petani mendapatkan kompensasi dengan harga yang lebih baik. “Nanti sebentar lagi panen . Baru silahkan kalau mau operasi besar-besaran,” tandasnya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir pun mengatakan penyebab utama menumpuknya beras milik Perum Bulog adalah tidak seimbangnya neraca pemasukan dan penyaluran.

Perusahaan plat merah tersebut sepengetahuannya sebelum program Bantuan Pangan Non Tunai dapat menyerap hingga 3,6 juta ton dengan presentase 300.000 ton untuk cadangan beras pemerintah, 200.000 ton beras komersial, sementara sisanya ditujukan untuk beras sejahtera

“Sekarang rastra kepada Bulog 800.000 ton dan CBP 300.000 ton sedangkan stok ada 2,3 juta ton. Berarti ada 1,2 juta ton beras komersil yang harus disalurkan. Tetapi jualnya kemana?” katanya kepada Bisnis pada Selasa (18/9). (Pandu Gumilar/Yustinus Andri/Maria Y. Benyamin)

Tag : bulog, impor beras
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top