Bisnis.com, JAKARTA — Kontrak pembangunan jalan tol Serang—Panimbang bagian pemerintah sepanjang 33 kilometer dengan perkiraan biaya investasi mencapai Rp2,04 triliun ditargetkan baru dapat dilakukan paling lambat pada medio 2019.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sugiyartanto mengatakan bahwa saat ini ruas tol yang sebelumnya direncanakan untuk dibangun dengan skema ketersediaan layanan (availability payment/AP) tersebut masih dalam persiapan dan penyusunan detail engineering design (DED).
Availability payment merupakan pembayaran secara berkala oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Berubahnya skema pendanaan dari rencana semula lewat AP menjadi pinjaman dari China membuat pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen pelelangan.
Pasalnya, dalam pinjaman bilateral dengan China disyaratkan untuk melakukan lelang terlebih dahulu baru kemudian mengajukan pinjaman untuk pembangunan.
“Ini masih DED kami targetkan paling lambat sekali lelang dilakukan awal tahun depan dan pertengahan triwulan tahun depan sudah kontrak,” kata Sugiyartanto kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Baca Juga
Dalam proyek yang dibangun dengan skema KPBU tersebut, pemerintah hanya akan mengerjakan seksi 2 sepanjang 33 km, sedangkan 50,67 km sisanya dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang.
Jadwal konstruksi bagian badan usaha jalan tol (BUJT) memang ditargetkan rampung pada September 2019 dan ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun yang sama.
Nilai investasi proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang adalah Rp5,30 triliun, sedangkan yang dikerjakan pemerintah mencapai Rp2,04 triliun.
Berdasarkan data pemantauan Badan Pengatur Jalan Tol per Agustus 2018, realisasi pembangunan yang dilakukan badan usaha jalan tol (BUJT) baru mencapai 0,24%.
