Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat akan mengevaluasi kinerja bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Oktober 2018.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan untuk mengoptimalkan penyaluran dana FLPP ke depannya, berdasarkan data kinerja hingga kuartal III/2018 akan dievaluasi dan dilakukan penyesuaian target.
Menurutnya, jika bank pelaksana tidak mencapai komitmen yang telah disepakati pada PKO, maka penyaluran FLPP akan dilalihkan kepada bank lainnya.
"Jadi kami syaratkan sampai akhir September, mereka (bank pelaksana) harus menyalurkan 50% dari target kuota mereka. Kalau itu tidak tercapai, ya sudah itu diambil alih bank lain yang berpotensi menyalurkan sesuai target,"katanya, Kamis (16/8/2018).
Bahkan ada kemungkinan besar, imbuh Lana, jika dari hasil evaluasi, kinerja bank yang tidak mencapai target itu terlalu rendah maka tak akan kembali dilibatkan dalam penyaluran FLPP pada tahun depan.
Selain itu terkait jumlah bank pelaksana ini, Lana merasa sudah cukup dan tidak akan menambahnya lagi. Namun dia menyiroti adanya keterlibatan bank asing dalam FLPP seperti KEB Hana Bank bisa membuka oeluang bagi bank asing lainnya.
Baca Juga
"Sementara sih baru bank hana saja. Kami juga masih harus liat realisasinya, katanya mereka juga punya klien-klien misalnya perusahaan-perusahaan Korea dengan para pekerjanya yang menjadi sasaran penyalurannya,"katanya Selasa (14/8/2018).
Lana menekankan jumlah penyaluran semestinya lebih maksimal karena dana FLPP yang mulanya direncanakan untuk 42.000 unit, kemudian dengan berkurangnya porsi pemerintah, maka bisa menjadi 60.000 unit.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Menten PUPR melalui koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Bank Pelaksana
Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 9 Agustus 2018. telah mencapai Rp32,406 Tiliun dengan 532 713 unit rumah Adapun penerima FLPP tahun 2018 sebanyak 12 885 unit rumah senilai Rp1.479 trilun. Total penerima manfaat KPR FLPP sejak 2010 mencakup pegawai swasta (73,71%), Pegawai Negeri Sipil (12,85%), Wiraswasta (7,73%). TNI/Polri (3,97%), dan sisanya 1,74% lainnya.
Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan dulunya, rencana pengurangan porsi adalah sebesar 77:23 dengan perbandingan masing masing antara bank pelaksana dengan pemerintah. Akan tetapi dengan perhitungab dengan simulasi cost of fund dan obligasi dan lainnya maka diperolehlah porsi 75:25.
Porsi pemerintah lanjutnya juga berpeluang semakin turun dengan adanya evaluasi.Sebab memungkinkan adanya perkembangan BI Rate. Selain itu kondisi cost of fund bank secara beruntun juga masih terus dievaluasi.
Sementara itu bagi Bank BTN yang kembali menyalurkan FLPP, Direktur Imam Iman Nugroho Soeko menyebut hadirnya SMF dalam pendanaan FLPP tidak hanya meringankan beban Pemerintah, tapi juga perbankan. Bank BTN menyambut baik tawaran SMF untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga terjangkau atau di bawah 4,5% yang relatif lebih murah dibandingkan bunga pinjaman lain.
Selain itu, tenor pinjaman yang diberikan juga cukup panjang, yaitu 20 tahun atau setara dengan tenor KPR yang diberikan Bank BTN kepada nasabahnya. Keuntungan lainnya, BTN tidak perlu repot mencari sumber pendanaan jangka panjang untuk FLPP karena sebelum SMF turut andil ke pendanaan FLPP, perbankan menanggung 10% pendanaan untuk FLPP.
BTN justru mendapat berkah dana mengendap dari giro PPDPP di Bank BTN. Dus, beban bunga menjadi lebih ringan, target margin bunga bersih pun bisa lebih dekat diraih. “Kami akan mengoptimalkan kerjasama dengan SMF untuk merealisasikan komitmen kami dalam penyaluran FLPP,” tegas Iman.
