ESDM : Neraca Gas Bukan Pertimbangan Utama Kran Impor

Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027 tidak akan menjadi dasar utama pembukaan impor gas di Indonesia.
Kurniawan A. Wicaksono | 29 Juli 2018 18:36 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027 tidak akan menjadi dasar utama pembukaan impor gas di Indonesia.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan neraca yang akan dibagi menjadi 6 regional ini untuk memetakan keseimbangan gas Indonesia.

“Kalau bisa enggak impor, ya enggak impor. Ini kan neraca gas Indonesia, enggak ada hubungan dengan impor. Itu kan demand dan supply Indonesia,” ujarnya ketika ditemui di kantor ESDM, akhir pekan lalu.

Dengan tiga skenario, pemerintah menggambarkan perkiraan demand gas bumi Indonesia dalam neraca tersebut.

Pasalnya, demand diproyeksi naik dan konstan pada periode tertentu. Seluruh stakeholders diharapkan mampu menjawab tantangan penyediaan gas bumi.

Menurut Djoko, keputusan tambahan suplai dari luar negeri akan tergantung dari masing-masing pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta. Apalagi, RnD setiap pihak untuk melihat kebutuhan gas berbeda-beda.

Jika ada usulan dari perusahaan swasta, sambungnya, pemerintah akan melihat detail dari usulan tersebut. Kendati demikian, aspek suplai dalam negeri dan harga akan menjadi pertimbangan utama yang dilihat sebelum memberikan izin impor.

Dalam Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027 yang dalam tahap finalisasi ini, papar Djoko, terdapat disparitas neraca yang berbeda pada masing-masing regional. Disparitas ini meliputi kondisi surplus ataupun defisit.

Tanpa menyebut detail tahun, ada potensi defisit pada regional II, III, dan IV. Kondisi ini, sambungnya, diharapkan mampu dipenuhi dari regional lain yang surplus.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan terus mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi.

“Pemerintah menerbitkan kebijakan tata kelola gas terkait keekonomian lapangan hulu migas dan daya beli konsumen,” imbuhnya.

Untuk proyeksi supply, ada beberapa sumber eksisting dan proyek-proyek yang sedang dan akan berjalan. Selain itu, beberapa sumber potensial juga akan dimasukkan.

Pada saat yang bersamaan, demand akan diukur tiap daerah dari sektor seperti pupuk dan petrokimia, kelistrikan, industri retail dan nonretail, serta program pemerintah lainnya.

Dalam neraca tersebut, pemerintah juga telah memasukkan potensi suplai dari blok Masela.

Seperti diketahui, pengembangan kilang LNG Masela, sesuai permintaan Presiden Joko Widodo, dilakukan dengan skema onshore. Ini berubah dari rencana awal yang menggunakan skema offshore.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan persetujuan impor LNG untuk kebutuhan industri akan diprioritaskan dengan pertimbangan produksi dalam negeri. Terlebih, jika masih banyak kargo gas yang tidak terserap.

“Kita akan lihat case by case, tapi prioritas itu supply dalam negeri dulu,” katanya.

Tag : gas, neraca gas
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top