Bisnis.com, JAKARTA - Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A pada produknya. Pasalnya, fortifikasi dianggap sebagai pemborosan bagi devisa negara.
Selain itu, fortifikasi juga menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan bila tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Kebijakan penambahan vitamin A sintetis menurutnya haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.
“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya pada Kamis, (19/7/2018).
Menurutnya, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Permasalah ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke pedagang dan ketahanan vitamin A pada saat penggorengan.
“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami [produsen] bisa dituntut,” katanya.
Sebagaimana diketahui,Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.
Sahat mengatakan produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A, jika tidak ditambahkan maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.
Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.
Sementara itu, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) untuk menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.
Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.
Menurutnya, penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tungkot mengindikasikan tidak menutup kemungkinan bagi produsen vitamin A untuk bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.
Tungkot menegaskan bahwa fortifikasi berpotensi melanggar UU No.5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tungkot menambahkan pihaknya mendukung mendukung kebijakan SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru. Tetapi, dia berharap untuk fortifikasi vitamin A sebaiknya sukarela oleh para produsen.
“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
