Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana meninjau ulang pungutan ekspor yang selama ini ditarik oleh BPDP guna meningkatkan volume penjualan ke luar.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peninjauan ulang itu bisa berupa penurunan besaran pungutan. Namun, rincian dan skemanya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Menurutnya, pemerintah menilai minyak goreng merupakan produksi hilir sehingga ada banyak proses yang harus dilalui jika berbicara pengenaan iuran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Sebab, CPO dalam proses hilir terdiri dari banyak produk turunan seperti minyak goreng, fatty alcohol, dan lain-lain.
"Kalau fatty alcohol dan yang lain enggak kena, ya tentu minyak goreng yang juga termasuk produk hilir sewajarnya sama. Itu diangkat agar ekspornya meningkat," tutur Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/7/2018).
Dia menambahkan pemerintah juga akan mendorong penggunaan serbuk karet khusus di kawasan tertentu seperti Bengkulu. Salah satunya, penggunaan serbuk karet yang dicampur pada aspal.
Meski masih sebatas usulan, tapi kebijakan ini diproyeksi bakal mengerek permintaan.
Hal lain yang akan dibahas adalah insentif terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi industri kecil dan menengah yang bergerak di sektor tersebut.
"Insentifnya, subsidi ditanggung pemerintah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Semuanya ditanggung biaya SVLK-nya itu," tegas Airlangga.
Pihaknya juga berupaya mempermudah impor sampel bagi industri furnitur, dengan tidak lagi mewajibkan karantina. Dengan demikian, diharapkan produksi atau pembuatan purwarupanya bisa dilakukan dengan lebih cepat.
Pada Jumat (13/7), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merinci berbagai usulan yang masuk dalam upaya mendorong ekspor.
Dia mengemukakan ada banyak hal yang akan dibahas, termasuk mendukung relokasi industri yang memang banyak dilakukan oleh industri tekstil garmen maupun sepatu, SVLK bagi UKM, dan restrukturisasi mesin tua.
