TOD Juanda Segera Dibangun

Pengembang pelat merah PT PP Properti Tbk menjanjikan proyek hunian dengan konsep integrasi transit oriented development atau TOD di Stasiun Juanda mulai soft structure tahun ini.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 29 Mei 2018 21:19 WIB
Warga melintas di dekat spanduk iklan rumah susun dengan konsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Senin (2/10). - JIBI/Nurul Hidayat

 

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang pelat merah PT PP Properti Tbk menjanjikan proyek hunian dengan konsep integrasi transit oriented development atau TOD di Stasiun Juanda mulai soft structure tahun ini.

Direktur Utama PT PP Properti Tbk, Taufik Hidayat mengatakan perseroan memiliki empat proyek hunian TOD. Pertama di Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Gubeng di Surabaya. Menurut Taufik, saat ini hanya Stasiun Juanda yang sudah menyelesaikan proses perizinan dan marketing serta mulai konstruksi.

“Tahun ini fokus kami menyelesaikan di Stasiun Juanda juga di Stasiun Manggarai di Jakarta. Kalau di Stasiun Gubeng Surabaya tinggal konstruksi,” ungkap Taufik di Fairmont Hotel, Senin (29/5/2018).

Menurut Taufik, PP Properti masih melakukan penyelesaikan perizinan dan mulai melakukan pemasaran tahun ini. Hal senada juga akan dilakukan di Stasiun Tanah Abang dan Manggarai. Taufik tak menampik bahwa kendala dalam pembangunan hunian berkonsep TOD adalah sulitnya lolos dalam tahap perizinan.

“Perizinannya memang memakan waktu tetapi melibatkan tanah milik kereta api di wilayah DKI. Kalau Tanah Abang kita tahu  itu masalahnya, Di Juanda relatif lancar hanya masalah perizinan, dan di Juanda itu segera akan berlanjut dengan kerjaan fondasi,” ungkap Taufik.

Sebelumnya, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman menyatakan bahwa berdasarkan hasil industri realestat sangat mudah terdampak oleh kebijakan pemerintah, yakni perpajakan, perijinan, suku bunga kredit. Khusus di DKI Jakarta perijinan masih menjadi problem.

Amran menegaskan bahwa birokrasi adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi proses perijinan. Sebanyak 69% responden menyatakan lebih mudah memperoleh perijinan di luar DKI Jakarta dibandingkan dengan di DKI Jakarta.

“Kondisi properti saat ini memang sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Namun demikian, pengembang dan pasar properti harus tetap optimistis bahwa kondisi 2018 akan semakin membaik,” terangnya.

Amran menambahkan, apabila sektor properti menggeliat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena mempunyai multiflier effect yang tinggi dengan 175 industri ikutan dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
transit oriented development

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top