Bisnis.com, JAKARTA — Proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia oleh induk usaha BUMN pertambangan PT Inalum (Persero) akan rampung pada April 2018.
Penyelesaian proses divestasi itu telah mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo agar bisa rampung pada bulan depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan draf final dokumen izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai payung operasi Freeport Indonesia setelah ada kesepakatan dalam perundingan yang berlangsung saat ini. Untuk perundingan divestasi, yang menjadi salah satu isu pokok dalam negosiasi Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia, diharapkan agar selesai sebelum akhir April 2018.
"Arahan Bapak Presiden untuk penyelesaian divestasi Freeport Indonesia kalau bisa sebelum akhir April sudah selesai. Draf final IUPK sudah siap," kata Jonan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Senin (5/3).
Dalam proses divestasi tersebut, pihak nasional yang diwakili oleh PT Inalum (Persero) berniat untuk membeli 40% hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia yang akan dikonversi terlebih dahulu menjadi saham.
Pembelian saham partisipasi Rio Tinto dalam rangka memenuhi kewajiban divestasi 51% Freeport Indonesia akan mengurangi dampak langsung terhadap Freeport—McMoRan Inc., induk usaha Freeport Indonesia yang menguasai 91,64% saham, secara signifikan. Pasalnya, dengan mengambil saham partisipasi Rio Tinto yang rencananya dikonversi menjadi saham, maka Freeport—McMoRan hanya perlu melepas sahamnya sedikit lagi.
Seperti diketahui, melalui kerja sama dengan Freeport—McMoRan yang diteken pada 1995, Rio Tinto ikut berinvestasi dalam pengelolaan Tambang Grasberg di Papua dengan saham partisipasi sebesar 40%.
Hingga akhir 2021, Rio Tinto memiliki hak 40% apabila produksi mencapai level tertentu. Setelah itu, jatah 40% Rio Tinto akan dihitung dari seluruh produksi atau pendapatan Freeport Indonesia.
Jika saham partisipasi Rio Tinto itu berubah menjadi 40% saham di Freeport Indonesia, kepemilikan Freeport-McMoRan sebesar 81,28% akan terdilusi menjadi 48,768%, sedangkan anak usahanya, PT Indocopper Investasma, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki saham sebesar 9,36%, akan terdilusi menjadi 5,616%.
Terkait dengan hal itu, Jonan menyatakan bahwa apabila skema ini yang diambil, pihak nasional tinggal membeli saham Rio Tinto dan Indocopper Investama. Dengan demikian kepemilikan nasional akan memenuhi ketentuan sebesar 51%.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa hak partisipasi Rio Tinto yang akan dikonversi menjadi saham tersebut diharapkan memiliki persentase yang sama. Namun, dia mengaku bahwa pihaknya belum bisa mengungkapkan berapa perkiraan harga 40% hak partisipasi Rio Tinto tersebut.
"Diupayakan tetap 40%. Kalau harganya diungkapkan bisa mengganggu proses negosiasi," ujarnya.
Sebelumnya, CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menyatakan bahwa kepastian pembelian hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40% oleh Inalum akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Pihaknya tidak akan terlibat dalam diskusi tersebut. "Freeport tidak akan terlibat langsung dalam diskusi tersebut," tuturnya.
Dia menuturkan, dalam proses divestasi tersebut, Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan dirinya untuk masuk sebagai pengelola tambang Freeport Indonesia di Papua. Hal itu termasuk melakukan survei ke lokasi.
"Pemerintah Indonesia melakukan banyak pekerjaan untuk mempersiapkan diri menghadapi negosiasi dengan Rio, termasuk mempekerjakan para dan melakukan kunjungan lapangan," katanya.
