Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas konstruksi pada proyek atau bagian konstruksi melayang atau elevated, termasuk jembatan.
Beberapa pembangunan proyek perseroan yang dihentikan sementara terkait dengan moratorium tersebut adalah jalan tol layang Jakarta—Cikampek 2, jalan tol relokasi Porong—Gempol, dan pengerjaan sejumlah jembatan yang terdapat di ruas-ruas jalan tol yang tengah dibangun.
Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk M. Agus Setiawan mengatakan bahwa penghentian tersebut merupakan sebagai langkah antisipasi kecelakaan kerja dalam pembangunan proyek.
"Selain itu, pembangunan proyek pada bagian non-elevated/at grade tetap dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta standar dan prosedur yang berlaku," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (21/2/2018).
Dalam rangka audit keselamatan konstruksi yang akan dilakukan pemerintah, perseroan akan menyampaikan informasi proyek untuk konstruksi elevated/jembatan.
"Baik berupa desain konstruksi, metodologi kerja, standar operasional prosedur, peralatan, sumber daya manusia, time schedule, dan pengaturan waktu pengerjaan," kata Agus.
Baca Juga
Jasa Marga, menurutnya mendukung penuh kebijakan pemerintah berkaitan dengan penghentian sementara pengerjaan proyek yang bersifat layang dan jembatan-jembatan.
Pada Selasa, tiga menteri bersepakat untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan konstruksi yang berbentuk melayang.
Tiga menteri tersebut adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono.
Instruksi tersebut dimaksudkan untuk menata kembali kesiapan badan usaha jalan tol dalam mendukung pembangunan yang berbasis keselamatan kerja setelah terjadinya 14 kasus kecelakaan konstruksi dalam waktu 6 bulan terakhir.
Pada Selasa dini hari, pekan ini, terjadi kecelakaan konstruksi pada pengerjaan jalan tol Bekasi—Cawang—Kampung Melau yang digarap PT Waskita Karya Tbk.
Hal itu memicu pemerintah mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara seluruh pekerjaan konstruksi layang di Tanah Air.
