Bisnis.com, JAKARTA—Pembentukan holding BUMN migas terburu-buru, sebab masih terdapat sejumlah hal yang dinilai luput dari analisa pemerintah seperti upaya efektivitas dan efisiensi manajemen BUMN.
Hal tersebut dilontarkan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. “Sebenarnya rencana holding BUMN itu bagus secara textbook atau di atas kertas. Tapi pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dan harus dikaji ulang rencana tersebut,” katanya keterangannya hari ini Rabu (24/1/2018).
Menurutnya, pembentukan holding hanya bermanfaat jika peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat economic of scale. Jika tidak ada penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, pembentukan holding gagal dan tidak bermanfaat.
"Jika kegagalan terjadi, maka pembentukan holding akan menambah birokrasi dan memperpanjang rantai pengambil keputusan, dan juga biaya. Jangan sampai saat ide holding BUMN bersifat coba-coba dan experimental," ujarnya.
Seperti diketahui, guna merealisasikan konsep holding BUMN pemerintah telah merilis sejumlah landasan hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
Dalam beleid tersebut, wacana holding sendiri akan menyasar banyak BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perbankan, pangan dan konstruksi.
Adapun pemerintan akan mengalihkan saham pemerintah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar 57% menjadi saham PT Pertamina. PGN akan melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) untuk membahas hal itu, besok, Kamis (25/1).
