Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tengah mengkaji pengembangan kawasan ekonomi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Bekapur). Hasil kajian ditargetkan rampung akhir bulan ini.
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan belum ada keputusan yang diambil terkait dengan rencana pengembangan tersebut.
Sejauh ini pihaknya baru menggelar rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Sekab, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Bea Cukai dan perwakilan dari Kabupaten Karawang dan Bekasi.
Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa yang dibutuhkan di kawasan tersebut adalah pengelolaan infrastruktur bersama seperti pengelolaan air, sarana umum, jalan raya dan lain-lain.
"Untuk itu model seperti kawasan ekonomi terpadu mungkin bisa diterapkan. Tetapi ini pun masih dalam pembicaraan, belum diputuskan," katanya melalui siaran pers pada Senin (13/11/2017). Keputusan rapat kajian akan menjadi acuan bentuk apa yang diterapkan di kawasan tersebut.
Luhut menerangkan pemerintah melakukan ini atas usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bulan lalu saat mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa para pengusaha sebenarnya tidak memerlukan insentif fiskal dari pemerintah. Yang dibutuhkan adalah bagaimana mengelola infrastruktur di kawasan itu, menata ruang dan wilayah. Contohnya, pembagian yang jelas antara kawasan industri dan kawasan perumahan.
