Bisnis.com, JAKARTA- Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengatakan para pelaku usaha UMKM masih menemui beberapa kesulitan dalam mengakses pasar internasional. Salah satunya menyangkut perizinan ekspor.
“Kesulitan yang kami hadapi adalah izin ekspor yang terlalu ketat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/10).
Ikhsan menjelaskan UMKM saat ini masih kesulitan dalam pengembangan kualitas produk. Hal itu disebabkan keterbatasan pengetahuan dari sumber daya manusia.
Masalah lain, sambungnya, terkait pendanaan untuk modal produksi dan pengiriman. Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah agar memberikan pendampingan teknis serta memberikan akses keuangan bagi UMKM untuk mengembangkan produk.
“Pemerintah perlu mensubsidi UMKM yang memproduksi barang berkualitas ekspor seperti di China atau Jepang,” imbuhnya.
Dia menambahkan UMKM saat ini telah memanfaatkan bentuk perdagangan digital sebagai akses menembus pasar luar negeri. Namun, penggunaan teknologi tersebut menurutnya masih dalam jumlah yang sedikit.
Secara terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan pemerintah berhati-hati dalam membuka akses pasar bagi UMKM. Menurutnya, diperlukan persiapan yang lebih matang dari pengusaha dalam negeri untuk menghadapi persaingan dengan produk dari negara lain.
“Kalau membuka akses pasar secara keseluruhan untuk UMKM dari berbagai negara, di Asean saja apakah kita enggak takut? Kita harus berhati-hati betul dan minta dunia usaha bersiap betul dengan pergeseran yang begitu cepat,” jelasnya.
Masalah utama, menurutnya, adalah kemampuan produksi UMKM domestik yang masih kalah dibandingkan dengan negara lainnya. Kendati demikian, dia menyatakan telah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menyusun instrumen guna mempersiapkan pengusaha domestik menghadapi akses pasar bebas khususnya perdagangan daring.
“Presiden menanyakan kepada kita [para menteri], apakah ini mau dibuka penuh online-nya? apakah itu mau ditutup? apakah setengah dibuka atau ditutup sepenuhnya? kita sebagai pembantunya menyusun itu,” ujarnya.
Menurut catatan Bisnis, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitas Kampung UKM Digital yang di dalamnya menyelenggarakan kegiatan di antaranya pusat pelatihan Teknologi Informasi (TI), pelatihan KUMKM bagi konsultan pendamping, dan fasilitas akses internet gratis ke sentra UKM selama 1 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
