Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan bakal meneken nota kesepahaman pengelolaan dua pelabuhan dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk mendorong pengelolaan pelabuhan ke badan usaha pelabuhan (BUP).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan nota kesepahaman dengan Pelindo III bakal diteken oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bima dan KSOP Waingapu pada Minggu (10/9/2017). "Fungsi-fungsi operasional akan dilimpahkan ke Pelindo 3, sedangkan fungsi-fungsi keamanan tetap dilakukan oleh Kemenhub. Hari Minggu itu juga dilakukan MOU di Waingapu,” ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis yang dikutip Bisnis.com, Kamis (7/9/2017).
Dia menambahkan, alih kelola Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Waingapu ke Pelindo III diharapkan bisa dimulai pada Desember 2017. Menurut Budi Karya, pengelolaan pelabuhan yang dibangun Kemenhub ke BUP bakal menghemat anggaran operasional. Walhasil, dari penghematan itu bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Budi Karya menekankan, anggaran pemerintah sangat terbatas dalam membangun infrastruktur transportasi, termasuk pembangunn dan pengembngan fasilitas pelabuhan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang bakal lebih berperan sebagai regulator dan menjadi minoritas dalam membangun infrastruktur pelabuhan.
Corporate Secretary Pelindo III, Faruq Hidayat mengatakan perseroan berniat mengelola sembilan pelabuhan milik Kemenhub. Lokasi pelabuhan sebagian besar berada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
"Kami ingin integrasikan pengelolaannya kemudian sharing profit [dengan Kemenhub]. Saat ini kapal bersandar itu separuh [pelayanan] ke kami dan separuh lagi ke mereka [Kemenhub]," jelasnya kepada Bisnis.
Bila perjanjian kerja sama telah ditekan, Pelindo III berniat membenahi Pelabuhan Bima dengan investasi sebesar Rp100 miliar. Pengembangan itu dilakukan secara bertahap, mulai dari pemanjangan dermaga hingga pengadaan crane dan alat bongar muat lainnya.
