Bisnis.com, JAKARTA –Pemerintah berencana bertemu dengan pelaku usaha untuk mereview pemberian fasilitas fiskal berupa insentif perpajakan yang sepi peminat.
Ditemui di DPD RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan melalui pertemuan itu pemerintah ingin mengidentifikasi persoalan di lapangan. Pasalnya, untuk sebagian industri penggunaannya masih sangat terbatas.
“Jadi nanti kami berencana akan bertemu dengan pelaku usaha supaya kami juga mendengar apa saja yang menjadi problem. Karena ada pemberian insentif perpajakan yang diberikan sejak 2005 tetapi yang memakai hanya lima perusahaan,” kata Sri Mulyani di DPD, Rabu (6/9/2017).
Sri Mulyani menambahkan, bagi pemerintah saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dirinya juga telah meminta Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk melihat secara keseluruhan pemberian insentif pajak misalnya soal tax holiday, tax allowance, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri Khusus, hingga pajak yang ditanggung pemerintah.
“Nanti kami akan lihat kalau ternyata insentifnya sudah benar ternyata ada halangan di luar pajak ya kami harus dengarkan itu,” terangnya.
Adapun, proses review tersebut dilakukan supaya insentif perpajakan bisa diimplementasikan secara optimal. Pemerintah ingin memastikan pemberian insentif bisa menggenjot daya saing implikasinya pun investasi bisa melesat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
