Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk memetakan klaster bahan baku berdasarkan wilayah.
Konsultan senior Supply Chain Indonesia Zaroni mengatakan tujuan pemetaan tersebut adalah apabila suatu barang hendak diproduksi maka komponen bahan bakunya dapat diperoleh dari wilayah terdekat.
Dia menilai dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pekan lalu belum mengakomodasi manajemen penyediaan bahan baku.
Dengan demikian bahan baku bisa lebih tertata dan pergerakan barang bisa lebih singkat," katanya kepada Bisnis pada Senin (19/6/2017).
Meskipun demikian, Zaroni optimistis kebijakan ini dapat menuntaskan masalah utama logistik nasional yakni biaya logistik yang tinggi. Pasalnya, efisiensi biaya logistik adalah persoalan paling mendesak di industri logistik saat ini.
Hal lain yang juga tak kalah penting menurutnya adalah kualitas layanan pelaku jasa logistik, termasuk di dalamnya keandalan, keamanan, dan mutu.
Pemerintah perlu melihat dan membandingkan dengan negara lain yang punya tantangan serupa. Di Asean sendiri Indonesia tergolong tertinggal dibandingkan dengan Thailand atau Malaysia.
Dalam poin pengantar Paket Kebijakan Ekonomi XV disebutkan biaya logistik nasional relatif tinggi di Asia, mencapai 24,6% dari produk domestik bruto (PDB) di mana kontribusi terbesar pembentuk biaya logistik adalah ongkos transportasi yaitu 72%. Selain itu, porsi biaya logistik bisa sampai 40% dari harga ritel barang.
