Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini Kementerian Perekonomian merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia JAsa Logistik Nasional.
Zaroni, Konsultan senior Supply Chain Indonesia mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat menuntaskan masalah utama logistik nasional yakni biaya logistik yang tinggi.
Pasalnya, efisiensi biaya logistik adalah persoalan paling mendesak di industri logistik saat ini.
"Biaya logistik kita saat ini masih 24%-26% dari PDB [produk domestik bruto]. Itu kurang efisien," katanya kepada Bisnis, Kamis (15/6/2017).
Dengan keluarnya paket kebijakan XV tentang jasa logistik nasional, dia menilai arah kebijakan pemerintah sudah tepat. Pasalnya, isu biaya logistik yang tinggi sudah jadi isu nasional dan membuat produk buatan Indonesia sulit bersaing di dalam maupun luar negeri.
Maka dengan adanya paket tersebut dia menilai paling tidak pemerintah sudah tahu area mana yang perlu mendapat perhatian dan dilakukan efisiensi.
Selain biaya, hal lain yang juga tak kalah penting menurutnya adalah kualitas layanan pelaku jasa logistik, termasuk di dalamnya keandalan, keamanan dan mutu.
Pemerintah perlu melihat dan membandingkan dengan negara lain yang punya tantangan serupa. Di Asean sendiri Indonesia tergolong tertinggal dibanding Thailand atau Malaysia.
