Pendanaan Pengadaan Tanah PSN: LMAN, BPJT, KemenPUPR & 23 BUJT Teken MoU

Selain meluncurkan skema pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa instansi.

Kurniawan A. Wicaksono - Bisnis.com

Selasa, 4 April 2017 | 11:01

Pekerja mengoperasikan alat berat pada proyek pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga di Kandangan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/3)./Antara-Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA - Selain meluncurkan skema pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa instansi.

Nota kesepahaman itu ditandatangani bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta 23 perusahaan badan usaha jalan tol (BUJT) di hotel Kempinski Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman tersebut a.l. pertama, untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

Kedua, pengembalian pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana pengadaan tanah tahun anggaran 2016 atas dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha berdasarkan pada perjanjian pengusahaan jalan tol beserta amandemennya.

Adapun, dalam melakukan pendanaan pengadaan tanah terbagi dalam dua skema yakni pembayaran langsung dan pembayaran tidak langsung. Dalam skema langsung, lanjut Rahayu, LMAN akan menyalurkan pendanaan pengadaan tanah kepada pihak penerima ganti rugi.

Sementara, skema pembayaran tidak langsung dibagi kembali menjadi dua skema lebih detail yakni merujuk pada sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Presiden No.102/2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka PSN.