Bisnis.com,JAKARTA--Implementasi sistem logistik nasional (Sislognas) di daerah dinilai masih jauh dari harapan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dari sejumlah paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah ada empat yang berkaitan dengan mata rantai pasok.
"Permasalahannya adalah perihal implementasi. Kalau kami komunikasikan dengan teman-teman di daerah memang belum dirasakan dampaknya," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/3/2017).
Dia berharap, di paket kebijakan ekonomi XV yang segera dirilis hal tersebut bisa dimasukkan sebagai salah satu poin.
Menurutnya, walaupun ada sislognas tetapi tidak ada harmonisasi regulasi dengan daerah maka implementasinya akan sulit. Apalagi, imbuhnya, prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut pemerintah saat ini erat kaitannya dengan logistik di daerah.
"Diperlukan hub logistik di daerah. Makanya kami berharap paket ke- XV akan berdampak besar karena empat paket sebelumnya dampaknya belum besar," paparnya.
Sebagai informasi, Sislognas dibuat sebagai panduan pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Dalam Perpres Nomor 26/2012 disebutkan, acuan ini berlaku tidak hanya untuk menteri tetapi juga gubernur dan bupati atau walikota.
Salah satu misi penting sislognas dibuat adalah membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitas mulai dari pedasaan, perkotaan sampai pelabuhan hub internasional.
