Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pengolahan garam berskala besar, PT Susanti Megah, terpaksa meliburkan enam dari tujuh pabriknya akibat kelangkaan bahan baku.
General Manager PT Susanti Megah Tonny Winarko mengatakan pasokan bahan baku sulit didapat mulai Januari karena sisa panen di sentra-sentra garam rakyat di Cirebon dan Madura, mulai habis.
Kalaupun ada, harganya melambung hingga Rp1.400 per kg. Padahal dalam kondisi normal, harga garam rakyat kualitas I sekalipun hanya Rp750 per kg.
"Dari mesin kami sebanyak tujuh unit di Surabaya dan Balaraja (Kabupaten Tangerang, Banten), tinggal satu mesin di Surabaya yang jalan. Produksi kami merosot. Sekarang tinggal 10% (dari kapasitas produksi)," ungkap Tonny, Rabu (22/2/2017).
PT Susanti selama ini mengolah 12.500 ton per bulan garam rakyat menjadi garam konsumsi dengan merek Cap Kapal, Cap Jempol, dan Garami. Sebagian hasil produksi dibeli oleh perusahaan lain atau pun ritel dengan menggunakan merek dagang perusahaan pembeli.
Tonny menghitung stok bahan baku garam konsumsi per hari ini hanya 140 ton. Perusahaan sebenarnya masih memiliki stok dalam jumlah memadai dari sisa alokasi impor tahun lalu.
Namun, garam impor itu dicadangkan untuk memproduksi garam industri. Stok tersebut sulit dialihkan untuk memproduksi garam konsumsi karena perseroan telah meneken kontrak penjualan dengan beberapa produsen makanan.
Demi menjaga produksi garam konsumsi tetap berjalan, PT Susanti sebenarnya sempat membeli bahan baku dari PT Garam (Persero) hingga 10.000 ton akhir tahun lalu. Stok itu sudah habis dan perusahaan tak bisa lagi membeli dari PT Garam karena gudang-gudang perusahaan pelat merah itu pun telah kosong.
Akibat harga bahan baku yang tak wajar itu pula, perusahaan mengerek harga jual garam konsumsi menjadi Rp2.500 per kg.
PT Susanti kini memburu bahan baku ke sentra-sentra garam rakyat di Jawa Tengah, seperti Pati, Jepara, dan Rembang.
Curah hujan yang tinggi menyebabkan kegagalan panen garam rakyat tahun lalu. Produksi 2016 hanya 144.009 ton menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jauh di bawah target pemerintah 3,6 juta ton.
