Bisnis.com, JAKARTA - Penghentian operasi dan ancaman arbitrase oleh PT Freeport Indonesia, Kementerian Keuangan menilai dampaknya terhadap penerimaan negara belum ada dalam waktu dekat.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memperkirakan dampaknya akan terasa pada masa yang akan datang jika Freeport tidak melakukan ekspor dalam beberapa bulan ke depan karena kasus ini.
"Sementara belum. Nanti, kalau dia belum bisa ekspor, bea keluarnya [terpengaruh]," ungkapnya saat ditemui di gedung DPR MPR, Senin (20/2/2017).
------------------------------------------------
- Baca:
- Investor Cermati Neraca Dagang Jepang dan Kisruh Freeport
- SENTIMEN PASAR 20 FEBRUARI: Arbitrase Jadi Opsi Terakhir Untuk Freeport, Pertumbuhan ULN Melandai
- Jonan Siap Ladeni Freeport
------------------------------------------------
Baca Juga
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea keluar dari PT Freeport Indonesia sepanjang 2016 mencapai Rp1,23 triliun, meleset 12,14% dari target pemerintah sebesar Rp1,4 triliun.
Jika akhirnya Freeport tidak melakukan ekspor produksinya, potential loss dalam bea keluar hanya mencapai kisaran Rp1,23 triliun atau sekitar 41,13% dari total bea keluar tahun lalu, Rp2,99 triliun.
Kasubdit Penerimaan DJBC Rudy Rahmaddi mengatakan Freeport dan Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan kontributor besar dalam penerimaan bea keluar.
"Terbesar Freeport atau Amman, yah sekitar 11-12 [beda tipis]," ujarnya saat dihubungi Bisnis.
Dari data Ditjen Bea dan Cukai, dia mengungkapkan, kontribusi Freeport terhadap kesuluruhan bea keluar mineral mencapai 49,5% pada tahun lalu, turun dari 51,5% pada 2015.
Sementara itu, kontribusi Amman meningkat menjadi 50,5% tahun lalu dari 48,5% pada 2015. Untuk tahun lalu, dia menuturkan, Amman berkontribusi lebih besar dengan bea keluar Rp1,25 triliun, dibandingkan dengan Freeport yang hanya Rp1,23 triliun.
Di sisi lain, DJBC sudah mengantisipasi larangan ekspor konsentrat dengan membukukan target realistis pendapatan bea keluar sebesar Rp34 miliar pada APBN 2017.
