Bisnis.com, BOGOR- Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian mengklaim tengah mereformasi efektfitas subsidi pupuk.
Direktur Pupuk dan Pestisida, Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani mengatakan subsisdi pupuk masih dilakukan melalui produsen pupuk, yakni PT Pupuk Indonesia melalui anak perusahaannya.
Walaupun demikian, pada saat ini reformasi pupuk subsidi juga sedang dijalankan. "Tahun ini kami telah berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi program subsidi pupuk," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Selasa (20/12/2016).
Dia menjelaskan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi tersebut antara lain, pertama, Badan Kebijakan Fiskal bersama Pokja pupuk termasuk Kementan saat ini sedang melakukan kajian subsidi pupuk langsung di beberapa daerah.
Kedua, Kementan saat ini melakukan pembenahan terhadap RDKK agar tepat sasaran.
menurutnya, saat ini sekitar 500.000 Kelompok Tani atau hampir 15 juta petani terdaftar dan tercatat di database Kementan. Data tersebut akan digunakan sebagai target sasaran penyaluran pupuk bersubsidi.
Ketiga, pihak perbankan dalam hal ini BRI, BNI juga bank lampung memfasilitasi penebusan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran melalui penggunaan kartu tani.
Adapun, Bank BRI tengah melakukan uji coba di beberapa daerah yakni Batang dan Indramayu. Bank Lampung memfasilitasi penebusan pupuk bersubsidi di Lampung Selatan.
Keempat, Kementan dan Pupuk Indonesia melakukan kerjasama dengan TNI AD dalam melakukan pengawsan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Kerja sama tersebut dinilai berdampak terhadap menurunnya temuan penyelewengan 55% maupun laporan yang dikirimkan melalui sms center.
Kelima, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan sistem monitoring penyaluran pupuk sampai dengan level kios pupuk sehingga stok maupun penyaluran pupuk dapat di monitor real time agar penyelewengan dapat diminimalkan.
Sebelumnya, Pemerintah diminta untuk mengurangi anggaran subsidi pupuk pertanian seiring dampaknya dinilai tidak terlalu besar terhadap produktivitas selama ini.
Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Sri Hartoyo mengatakan anggaran subsidi pertanian yang besar harus dialihkan untuk kepentingan yang lain seperti peningkatan harga pembelian pemerintah, anggaran riset dan peningkatan infrastruktur pertanian.
