Bisnis.com, JAKARTA - Terkait dengan wacana subsidi kapal Ro-Ro alias Roll On-Roll Off Lampung-Jakarta-Surabaya-Bali-Lombok oleh Kementerian Perhubungan, operator kapal penyeberangan meminta agar mempertimbangkan keterlibatan pihak swasta, tidak hanya BUMN.
Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), menilai kebijakan ini sangat tidak efisien karena akan mematikan usaha penyeberangan swasta.
"Kami ini sedang oversupply kapal. Merak-Bakaheuni satu hari kalau tidak ada kapal pesaing yang rusak, kira-kira kami hanya jalan 12 hari. Ketapang-Gilimanuk hanya 15 hari dan Kayangan-Pototano 10 hari," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin Perhubungan, Rabu (16/11/2016).
Dengan kondisi ini, dia meminta agar Kementerian Perhubungan juga turut mengikutsertakan operator penyeberangan swasta. Menurutnya, pemerintah lebih baik memberdayakan operator swasta yang ada terlebih dahulu daripada mengeluarkan subsidi di tengah sulitnya pemerintah mengumpulkan pendapatan negara baik pajak dan PNBP.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan memberikan subsidi kepada Kapal Ro-Ro Lampung-Jakarta-Surabaya-Bali-Lombok.
Hal ini harus dilakukan karena statistik angkutan barang jalur darat selama ini mendominasi jalan raya hingga 94%. Sementara itu, dia menuturkan angkutan laut pemanfaatannya hanya 6%.
"Kita beri kesempatan Ro-Ro Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Lombok. Bisa dibayangkan di Bali truk itu sampai 1.000, di Jawa mungkin sampai 5.000. Kita upayakan Perpres subsidi Ro-Ro," katanya dalam acara yang sama.
Subsidi ini akan memacu kompetisi angkutan laut karena tarif angkutan darat masih lebih murah dibandingkan angkutan laut hingga saat ini. "Karena sekarang kalau dihitung-hitung darat tetap lebih murah," tambahnya.
