Bisnis.com, JAKARTA--Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menyayangkan pemotongan anggaran penyediaan converter kit bagi nelayan dan pembangunan jaringan gas untuk 2017.
Anggota Komisi VII Satya W Yudha mengatakan pemotongan anggaran boleh saja dilakukan. Namun untuk program-program yang membantu mengurangi subsidi, seharusnya tak turut dipangkas.
Sebagai contoh, dia menyebut pembangunan jaringan gas bumi yang bisa mereduksi subsidi dan penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) yang hingga saat ini 40% pasokannya masih impor.
Begitu pula dengan pendistribusian converter kit bagi nelayan yang membantu menurunkan penggunaan solar subsidi.
Pemotongan anggaran tersebut, katanya, dinilai sebagai sinyal yang salah. Dengan demikian, seharusnya kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) tak menerima begitu saja.
Adapun, dari pagu Rp2,69 triliun yang dialokasikan untuk pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi dipotong Rp156,38 miliar menjadi Rp2,54 triliun.
Pengurangan berasal dari pagu pembangunan jaringan gas kota sebanyak 15.500 sambungan rumah dari 69.200 sambungan rumah menjadi 53.700 sambungan rumah dan pemotongan 4.400 unit converter kit bagi nelayan dari 28.400 unit menjadi 4.400 unit.
"Kalau kami terima anggaran dipotong seperti ini, sinyal ini menjadi salah. Tolong yang dipotong jangan yang punya dampak ke subsidi," ujarnya dalam Rapat Kerja di DPR, Kamis (20/10/2016).
Menurutnya, selama ini Kementerian Keuangan menjadi penghambat bagi program-program di Kementerian ESDM.
Pasalnya, seharusnya pemotongan tak bisa dilakukan atas nama efisiensi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap penyaluran subsidi.
"Hambatan ESDM itu ya kemenkeu. Paling tidak, ada catatan [program] yang mengurangi subsidi seharusnya tidak ada ampun [untuk mendapat pemangkasan]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
