Bisnis.com, JAKARTA-- Capaian program 100% sanitasi, 0% kawasan kumuh, dan 100% air minum atau yang dikenal dengan Program 100-0-100 pada tahun ini terancam menurun dari 2% per tahun, akibat pemotongan anggaran tahap dua senilai total Rp6,9 triliun.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dwityo A. Soeranto mengatakan dari total pemangkasan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang menjalankan Program 100-0-100 mendapat jatah pemotongan senilai Rp1,5 triliun.
Untuk itu, pihaknya menyiasati dengan melakukan rekomposisi kontrak proyek-proyek yang termasuk dalam program tersebut.
“Dari Rp1.5 triliun ini, kita berupaya untuk tahap pertama mengambil dari kegiatan belanja barang non operasional seperti rapat, sosialisasi, sisa lelang. Setelah kita menyisir itu, ternyata masih ada kekurangan, sehingga kita lakukan rekomposisi kontrak,” ujarnya, Rabu (21/09)
Dia menjelaskan, dengan rekomposisi kontrak ini, maka porsi penyerapan anggaran untuk kontrak multiyears pada tahun ini, akan dialihkan sebagian pada tahun mendatang. Meski demikian, rekomposisi kontrak ini tidak akan mengubah nilai kontrak tahun jamak yang telah diteken antara pemerintah dengan badan usaha konstruksi.
Data Kementerian PUPR menyebutkan, penghematan anggaran Ditjen Cipta Karya pada 2016 sebesar Rp 1,5 triliun terdiri dari penghematan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) senilai Rp 537 miliar, Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Rp 317 miliar, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) sebesar Rp 239 miliar, Direktorat Pengembangan SPAM sebesar Rp 320 miliar.
Sementara, Setditjen sebesar Rp. 9,25 miliar, dan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp 6,44 miliar, serta BPPSPAM sebanyak Rp 70 miliar.
Dwityo memerinci, dalam sektor air minum, beberapa proyek yang terkena dampak antara lain Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala Sulawesi Tengah, SPAM Mojokerto dan Lamongan, serta beberapa proyek SPAM binaan di beberapa kota yang semula ditargetkan rampung tahun ini, ditunda menjadi tahun depan.
“Pengembangan permukiman di kawasan perbatasan juga kita geser, karena itu multiyears dua sampai tiga tahun.Penyerapan sebagian dialihkan ke tahun berikutnya, penyerapan tahun ini dikecilkan,” ujarnya.
Sementara itu, program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan anggaran Rp900 miliar yang semula akan disalurkan ke 600 kecamatan di seluruh tanah air pada tahun ini, berkurang menjadi 364 kecamatan yang sudah terkontrak, sementara sisanya sebanyaj 236 kecamatan ditunda hingga tahun depan.
Program penataan kawasan kumuh yang termasuk dalam target 100-0-100 itu menghibahkan dana senilai Rp1,5 miliar ke kecamatan yang telah ditentukan untuk membangun infrastruktur penunjang desa seperti jembatan, atau jalan desa.
Dana itu nantinya akan diberikan dalam bentuk belanja modal untuk paket-paket pekerjaan konstruksi yang telah diusulkan masing-masing kecamatan, sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.
Rekomposisi proyek tahun jamak juga dilakukan terhadap beberapa proyek pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan rekomposisi ini, anggaran yang semula dialokasikan 30% pada tahun ini, berkurang menjadi 20% karena sisanya sebanyak 80% dialihkan pada tahun depan.
Skema pengalihan ini juga berlaku untuk proyek yang menyangkut Asian Games, seperti penataan kawasan Gelora Bung Karno, dan wisma atlet Jakabaring.
“Untuk target kita 100-0-100 tetap, hanya capaiannya tahun ini mungkin agak menurun,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, pemerintah mencanangkan program 100 % akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi atau dikenal dengan Program 100-0-100 yang wajib tercapai pada 2019.
Kementerian PUPR selaku pelaksana menyatakan progres program ini sebelum dilakukan penghematan anggaran maksimal hanya mencapai 2% setiap tahunnya.
Adapun capaian program ini hingga akhir 2015 antara lain 72% air minum, kawasan kumuh turun 1,5% dari sebelumnya 10%, dan sanitasi serta pengolahan sampah mencapai 60%.
