Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menilai Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sebagai pelabuhan yang paling siap untuk menerapkan sistem pengelolaan kepelabuhanan secara terpadu untuk menurunkan dwelling time.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan milik Pelindo III ini dinilai paling siap untuk mengimplementasikan langkah penanggulangan dwelling time yang sebelumnya telah dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Mestinya Surabaya. Surabaya persoalan paling utama itu di pre-clearance karena pejabat tidak punya kewenangan," ujarnya, Selasa (20/9).
Untuk itu, dia mengungkapkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman memberikan waktu bagi kelompok kerja yang terdiri dari sejumlah kementerian, lembaga, TNI, dan Polri untuk melakukan koordinasi.
Setelah itu, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan akan meninjau perkembangan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 3 atau 4 Oktober 2016.
"Apa yang akan kita lakukan di Surabaya adalah mengkloning apa yang sudah dilakukan di Jakarta dalam beberapa hal. Kita akan lihat."
Sedangkan untuk Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar, dia menunggkapkan pemerintah memberikan waktu hingga 15 Oktober.
"Target satu bulan. Tanggal 15 Oktober."
Dia memperkirakan buku panduan (white book) tentang tata cara penanggulangan dwelling time yang akan segera disusun, serta payung hukum untuk upaya menekan dwelling time akan segera selesai pada tanggal tersebut. Buku ini akan disusun bersama dengan sejumlah eselon I dari kelompok kerja tersebut.
Dengan white book ini, dia berharap semua pihak akan memiliki kesempatan dan standar kerja yang sama. Sementara itu, dia memperkirakan peraturan Presiden yang terkait dengan dwelling time ini akan selesai pada 10 Oktober.
Menko Kemaritiman juga menyampaikan agar setiap kementerian dan lembaga segera menempatkan pihak yang dapat mengambil keputusan dengan cepat di empat pelabuhan utama tersebut sehingga keputusan tidak harus selalu dikeluarkan dari pusat.
Untuk koordinatornya Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), Menhub tengah mempertimbangkan dua pihak yang akan dipilih, yakni Otoritas Pelabuhan atau Bea dan Cukai. Namun, dia mengungkapkan penetapannya harus dibahas esok dalam rapat bersama eselon I.
Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan menegaskan dirinya telah mengkoordinir semua kementerian termasuk Bea dan Cukai untuk menurunkan dwelling time di bawah tiga hari.
"Kalau tidak dua hari ya tiga hari sekian sudah bagus," ujarnya selepas memimpin rapat koordinasi di kantor Kementerian ESDM, Selasa (20/9).
Dia berharap semua 18 K/L yang terlibat dalam masalah kepelabuhanan ini agar mengintegrasikan kegiatannya dalam satu sistem. Untuk itu, dia mengatakan Kemenkominfo turut dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini.
Untuk peralatan penunjang kegiatan di pelabuhan, Pelindo I-IV harus melakukan perbaikan alat bongkar muat. "Terus kalau memang [alat bongkar muat] bisa diprivatisasi. Ya, kita akan privatisasi," tegasnya.
Sekjen GINSI Achmad Ridwan Tento mengungkapkan importir sangat mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka menurunkan dwelling time.
"Dengan demikian pelayanan dari kementerian dan lembaga akan ada service level agreement [SLA] yang sesuai," ujarnya yang turut hadir dalam rapat.
Di sisi lain, dia menilai langkah pemerintah untuk memberdayakan Indonesia National Single Window (INSW) juga tepat, sehingga semua pelayanan di pelabuhan sudah dilakukan secara elektronik (paperless).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
