Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Ekonomi Industri Nasional (KEIN) memberikan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo untuk mematok harga daging sapi sesuai dengan harga yang diharapkan serta menyiapkan sanksi kepada pedagang yang tidak mematuhi harga patokan itu.
Benny Pasaribu, Ketua Pokja Pangan, Agroindustri dan Kehutanan KEIN mengatakan usulan tersebut laiknya harga patokan untuk tariff angkutan umum yang selama ini berjalan, dan dinilai mampu menjadi solusi jangka pendek untuk harga daging sapi yang semakin meroket.
“Karena kita bisa lihat bahwa impor tidak selalu bisa menstabilkan harga pangan, selama pemerintahan pak SBY impor meluap-luap tapi harga tetap tinggi kok. Ini memang soal tata niaga yang harus dibenahi, namun dalam jangka pendek ini bisa jadi solusi,” katanya usai Presiden menerima utusan KEIN di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/6/2016).
Dia mengatakan hal tersebut bukan hal yang baru bagi sejumlah negara di Timur Tengah saat memasuki ramadan, yakni mematok harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya daging sapi dan menindak tegas pengusaha yang tidak sejalan dengan aturan itu.
“Jadi bisa saja, tapi hanya untuk menjaga stabilitas harga saat waktu tertentu saja seperti ramadan ini. Diterapkan untuk tariff angkutan bisa kok, kenapa untuk pangan lemah,” ujarnya.
Apalagi, dia mengatakan Presiden Jokowi tegas menginginkan harga daging sapi dapat ditekan di kisaran Rp80.000/kg. “Dan kita berikan masukan ke Presiden bahwa hal-hal semacam itu [pemberian sanksi] wajar. Di negara Arab sana juga begitu, dipatok harga pangan pada musim ramadhan ini.”
Untuk jangka panjang, KEIN mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar hanya BUMN yang turun untuk mengatasi harga pangan di pasar, bersama Bulog dan penguatan koperasi.
Jadi, setiap pasar, keluarahan, perkatoran seluruhnya diwajibkan memilki koperasi untuk memperpendek tata niaga.
“Jadi kalau ada operasi pasar begini ga mesti harusnya di lapangan atau di jalan-jalan, tapi cukup gunakan institusi koperasi yang ada ini,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya mengusulkan penanganan tata kelola pangan yang komperhensif mulai dari produksi, penanganan pupuk, sampai pasca panen.
Tak lupa, skim kredit usaha rakyat (KUR) digencarkan untuk memberikan bunga yang kompetitif sehingga petani tak lagi bergantung pada renternir.
Selain itu, dia mengatakan nantinya petani adalah anggotanya BUMdes. Nantinya, KEIN meminta supaya badan hukumnya tidak perseroan terbatas tapi koperasi.
“Dengan demikian data tunggal itu bisa didapat dari sistem aplikasi. Jadi kebutuhan pupuk, lahan yang tersedia, jumlah luas panen, jumlah sapi yang dimiliki, itu semua lewat aplikasi, langsung ke system big data yang dikelola BPS,” ujarnya.
Dengan integrasi yang dimulai dari koperasi, Benny meyakini persoalan pelik jelang ramadan pada tahun-tahun berikutnya terkait harga pangan dapat diatasi.
