Bisnis.com, JAKARTA – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) merekomendasikan lima langkah dalam rangka menciptakan perekonomian yang adil dan harmonis.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta pada Jumat (13/9/2019) menjelaskan prinsip-prinsip yang direkomendasikan KEIN yakni pertama mempersempit ketimpangan dan kepemilikan aset.
Pemerintah dipandang perlu untuk mengembangkan pola kemitraan antara dunia usaha dengan individu dalam rangka mendorong kesejahteraan secara berkesinambungan.
Kedua, pemerintah perlu mendorong wawasan pembangunan yang memprioritaskan penguatan domestik.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu mengembangkan model pembangunan ekonomi berbasis kekuatan lokal sehingga sumber daya lokal mampu merespon peluang di dunia global.
Komitmen ini, lanjutnya, perlu didukung melalui kebijakan pembangunan berbasis sumber daya wilayah secara spasial.
Baca Juga
Ketiga, pemerintah perlu mendukung penguatan koperasi serta UMKM. Komitmen penguatan koperasi perlu disosialisasikan dalam bentuk penyebarluasan pendidikan koperasi agar prinsipnya bisa terinternalisasi.
Untuk meningkatkan UMKM, pemerintah mendorong terciptanya kemitraan usaha di kelompok UMKM dan juga perlu ada dukungan kapasitas usaha dan akses pembiayaan.
Keempat, pemerintah perlu mengembangkan prinsip national interest dalam penyelengaraan usaha melalui BUMN. BUMN perlu didorong untuk menjadi aktor penting dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
Kelima, pemerintah perlu mewujudkan keadilan dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam aspek keadilan, pemerintah perlu melakukan redistribusi lahan, menjamin hak seluruh pelaku ekonomi atas akses sumber daya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha, dan menyediakan kesempatan kerja yang layak bagi semua orang.
Dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi, pemerintah harus mengembangkan kebijakan ekonomi makro yang prudent yang ke depannya tidak menjadi kendala program pembangunan.
"Niat ini harus di-streamline-kan dengan pembangunan nasional. Kalau bicara pertumbuhan, cara mencapai yang target yang paling ideal adalah dengan melakukan redistribusi yang berkeadilan," ujar Arif.
Sementara itu, Profesor Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas mengatakan saat ini potensi pertumbuhan yang belum maksimal.
Merujuk pada data Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik, Karimi mengatakan hingga saat ini dari lebih 26 juta pelaku usaha masih 98% yang omzetnya di bawah Rp1 juta per hari.
Lebih lanjut, masih banyak pelaku usaha yang belum berbadan hukum, tidak memiliki akses terhadap internet, hingga belum memiliki asosiasi.
"Jika kita ingin membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, itu tidak mungkin tercapai tanpa berbasis pada ekonomi yang berkeadilan," ujarnya.
