Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia mengusulkan adanya unit yang mendukung dan bertanggung jawab terhadap implementasi kota cerdas atau smart city. Hal ini juga dalam rangka menampung arus urbanisasi yang menurut hasil riset Asian Development Bank sebanyak 80% pertumbuhan ekonomi di Asia didorong oleh perkotaan.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan pemerintah memerlukan rencana besar yang terstruktur untuk pengembangan kota cerdas. Unit khusus kota cerdas akan bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan kota cerdas.
"Smart city ini juga belum ada yang benar-benar in charge. Bukan berarti ada kementerian smart city, tapi harus ada unit yang bisa mendukung smart city," katanya seusai acara rakor BI dan pemerintah di Jakarta, Kamis (2/6/2016).
BI mencatat tiap 1% urbanisasi pengaruhnya terhadap PDB per kapita hanya 2% karena terjadi gap daya saing antarkota yang masih tinggi.
Dia menuturkan kota cerdas tidak hanya berurusan pada peningkatan kapasitas infrastruktur fisik seperti listrik, jalan, pelabuhan, atau bandara, tapi infrastruktur broandband untuk internet.
BI dalam hal kota cerdas akan mengidentifikasi smart payment yang bisa dilakukan semua kalangan sehingga pembayaran nontunai akan efisien. "Ini kita juga lihat beberapa kota menggunakan APBD dengan efisien sekali semua nontunai, pajak dan restribusi juga dengan elektronifikasi," ucapnya.
Kota cerdas harus memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan limbah. Wali Kota Makassar Danny Pamanto menuturkan smart system harus dibuat di perkotaan dengan kelembagaan yang jelas untuk menangani secara nasional.
"Kota-kota yang mampu secara bersyarat bisa mempercepat ini. Jangan dari pusat ke daerah, biarkan daerah jadi model," katanya.
