Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan pihaknya mendukung impelementasi Single Risk Management dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI namun memerlukan komitmen pemerintah dalam implementasi yang komprehensif dan menurunkan ego sektoral.
"Jangan sampai penurunan dwelling time malah menaikkan biaya logistik, dan yang perlu kita lihat adalah bagaimana kementerian dan lembaga berkomitmen paket deregulasi ini, terang Yukki kepada Bisnis, Selasa (29/3/2016).
Yukki mengatakan pre clearance area adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, sementara mekanisme custom clearance adalah tugas pelaku usaha dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Yukki, evaluasi dari pelaku usaha adalah bagaimana mempercepat proses custom clearance.
"Jangan sampai pre-clearance belum selesai sukda mau post-clearance. Dengan Paket Kebijakan XI ini tinggal bagaimana 18 Kementerian dan Lembaga mengimplementasikan deregulasi dan menghilangkan ego sektoral," tuturnya.
Yukki meyakini penurunan biaya logistik akan semakin cepat tercapai dengan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yukki tak menampik jika kondisi perekonomian saat ini masih belum stabil dan masih dalam proses stabil akibat perlambatan beberapa tempo yang lalu.
"Pokoknya lakukan secara komprehensif saya bilang jangan sampai sepotong-potong mengerjakannya. Kami juga akan mengevaluasi dan mempercepat kerja kami dengan bea dan cukai. Pelindo juga harus punya komitmen mengevaluasi tingkat pelayanannya, pengaturan jadwalnya, jangan menumpuk apalagi sampai ada kemacetan di laut, bukan di darat."
