Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal memberikan standarisasi untuk pengkategorian produk yang masuk jalur hijau atau jalur merah agar bisa memangkas dwelling time di pelabuhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan mengumumkan paket kebijakan jilid XI pada besok, Selasa (29/3/2016).
"Besok [Selasa] adalah pengumuman paket kebijakan yang ke-11. Ada beberapa, ada 5 kebijakan. Saya lihat dulu 5 kebanyakan atau tidak. Saya laporkan ke Pak Presiden itu ada 5," katanya di Kompleks Istana Negara, Senin (28/3/2016).
Dia mengungkapkan salah satu kebijakan yang bakal tertuang di Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI itu adalah mengenai masa inap (dwelling time) di pelabuhan.
Menurutnya, deregulasi soal dwelling time yang bakal tercantum dalam paket tersebut bukanlah mengenai prosedur di pelabuhan, melainkan soal standarisasi. Pasalnya dia melihat ada 18 kementerian/lembaga yang turut ambil dalam proses barang keluar masuk.
Masalahnya, lanjutnya, tidak semua kementerian/lembaga memiliki pandangan serupa soal kategorisasi jalur hijau atau jalur merah. "Jadi, kita menyatakan standar, supaya kalau hijau ya hijau saja. Jangan kemudian 1 bilang nggak, terus akhirnya gak jadi. Lama lagi," ujarnya.
Darmin mengungkapkan standarisasi itu nantinya bertajuk Single Management Risk. Dengan demikian, tidak semua kementerian/lembaga kemudian memberikan penilaian masing-masing. Namun, 18 kementerian/lembaga tersebut harus bersama-sama menentukan apakah barang impor tersebut masuk dalam kategori jalur merah ataukah jalur hijau.
"Harus duduk sama-sama itu hijau apa merah. Kalau hijau ya hijau saja. Itu akan mengubah dwelling time agak banyak. Beliau [Presiden] bilang bagus, jalankan," katanya.
Saat peresmian Pusat Logistik Berikat, beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menginginkan kementerian/lembaga terkait segera memangkas lamanya waktu dwelling time untuk menjadi 3 hari saja pada bulan depan.
Hal tersebut bertujuan untuk mendukung penurunan biaya logistik dan transportasi serta menarik minat investasi, guna menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di Asia Pasifik pada 2019.
Presiden mengungkapkan per Januari catatan dwelling time masih mencapai 4,7 hari dan diperkirakan berangsur turun pada bulan lalu. Adapun, dia sempat menyinggung kepada para menteri untuk sungguh-sungguh memperbaiki persoalan ini agar tidak jatuh lagi “korban” reshuffle kabinet.
“Akhirnya ada Menteri yang saya copot [awal pembenahan dwelling time].Jangan sampai ada korban lagi masalah dwelling time, saya tidak main-main masalah ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Darmin mengungkapkan jika Paket Kebijakan Ekonomi jilid XI yang akan menyasar sektor transportasi dan logistik yang dinilai selaras dengan target penurunan biaya logistik, perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing nasional.
Dia mengungkapkan pemerintah sangat serius dan berkomitmen untuk mengatasi masalah tingginya biaya logistik ini. "Paket XI akan lebih fokus ke logistik, karena persoalan logistik di negeri ini masih sangat panjang, termasuk utamanya yang mempengaruhi dwelling time," katanya.
Dalam Paket Kebijakan Ekonomi X, persoalan logistik telah mendapat perhatian yakni pembukaan bidang usaha cold storage dibuka penuh untuk investor asing. Langkah ini diharapkan mampu mendorong tumbuh-kembang industri tersebut di wilayah timur Indonesia.
Bisnis mencatat, Presiden pernah mengungkapkan jika dwelling time menyebabkan kerugian hingga Rp740 triliun akibat inefisiensi. Selain itu, lanjut Kepala Negara, dwelling time yang terlalu lama akan membuat Indonesia kesulitan bersaing dalam konstelasi ekonomi kawasan dan global.
