Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyampaikan keberatannya soal pajak dan peredaran kayu impor, termasuk yang ilegal, kepada pemerintah terkait dengan pengembangan industri kehutanan di masa mendatang.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan dalam pertemuan pada hari ini APHI menyampaikan sejumlah hal untuk upaya pengembangan industri kehutanan di Indonesia. Salah satunya soal peredaran kayu impor.
"APHI mengeluhkan maraknya peredaran kayu impor, termasuk kayu impor yang masuk tanpa aspek legal, tanpa persyaratan legal. Sementara kayu milik anggota APHI yang akan diekspor harus memakai syarat legal dan lain-lain," kata Siti dalam situs Sekretariat Kabinet, Selasa (2/2/2016).
Selain itu, APHI juga menyampaikan keluhannya soal pajak macam Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Reboisasi serta Pajak Nilai Tegakan. Siti menuturkan asosasi bisnis itu merasa kesulitan dengan pajak itu juga dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
Terkait dengan pajak, Siti menegaskan dirinya akan berkonsultasi dahulu dengan Menteri Keuangan karena hal itu menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dia juga memaparkan untuk meminta kepada Dirjen secara teknis untuk mengetahui apakah masalah-masalah tersebut memang memberatkan dunia usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
